Mataram (ANTARA) - Seleksi terbuka calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berlangsung di tengah perhatian publik yang tinggi.
Jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif tertinggi dalam struktur birokrasi daerah, melainkan poros penggerak pemerintahan, penentu ritme kerja organisasi perangkat daerah, serta penghubung utama antara visi politik kepala daerah dan implementasi kebijakan sehari-hari.
Karena itu, proses seleksi Sekda selalu memiliki dimensi politik-administratif yang jauh melampaui urusan kepegawaian semata.
Dalam seleksi kali ini, dinamika yang muncul mencerminkan perdebatan klasik namun relevan. Apakah daerah perlu memberi kepercayaan lebih besar kepada aparatur sipil negara (ASN) lokal, atau justru menghadirkan figur dari luar untuk memperkuat reformasi birokrasi.
Isu ini tidak seharusnya dipahami sebagai sentimen kedaerahan, melainkan sebagai pertanyaan tentang kapasitas, adaptasi, dan keberanian daerah menata sumber daya manusianya sendiri.
Fakta bahwa sepuluh ASN dari berbagai latar belakang baik internal pemerintah provinsi maupun kementerian dan lembaga nasional ikut bersaing menunjukkan jabatan Sekda NTB memiliki daya tarik tersendiri.
Proses seleksi yang memenuhi syarat administratif dan berlanjut ke asesmen kompetensi di Badan Kepegawaian Negara menegaskan bahwa mekanisme formal telah berjalan sesuai regulasi.
Namun, prosedur yang benar belum tentu cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana seleksi ini menjawab kebutuhan nyata tata kelola pemerintahan daerah.
Sekretaris daerah kerap disebut sebagai jantung birokrasi. Ia bertanggung jawab memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif, kebijakan konsisten, dan mesin pemerintahan bergerak selaras dengan agenda pembangunan.
Dalam konteks NTB, peran ini semakin strategis karena visi pembangunan daerah menuntut birokrasi yang rapi di dalam dan kuat dalam jejaring ke luar.
Sekda ideal adalah figur yang mampu menjaga stabilitas internal sekaligus memberi ruang bagi kepala daerah untuk membangun kerja sama eksternal.
Pemahaman terhadap konteks lokal menjadi variabel penting. Karakter geografis kepulauan, kesenjangan antarwilayah, serta dinamika sosial budaya khas NTB menuntut sensitivitas kebijakan yang tinggi.
Sekda yang memahami medan lokal memiliki keunggulan dalam mempercepat koordinasi, mengurai persoalan lintas sektor, dan meredam gesekan birokrasi.
Namun, keterbukaan seleksi juga membuka peluang bagi figur luar yang membawa pengalaman nasional, jejaring luas, dan perspektif baru untuk mendorong perubahan.
Perdebatan lokal versus luar daerah seharusnya tidak terjebak pada dikotomi sempit. ASN lokal tidak otomatis identik dengan status quo, sebagaimana ASN luar tidak selalu menjamin pembaruan.
Yang patut dicermati adalah dampak jangka panjang terhadap moral birokrasi. Jabatan Sekda merupakan puncak karier ASN daerah.
Jika peluang tersebut terasa tertutup bagi aparatur lokal, risiko demoralisasi dan melemahnya loyalitas birokrasi tidak bisa diabaikan.
Sebaliknya, menutup diri dari kompetisi terbuka juga bertentangan dengan semangat meritokrasi. Seleksi Sekda harus menjadi ruang pembuktian objektif.
Merit tidak hanya diukur dari ijazah dan jabatan, tetapi juga dari kemampuan kepemimpinan, pemahaman sosial-kultural, kecakapan mengelola perubahan, serta kapasitas membangun kepercayaan internal.
Seleksi Sekda NTB idealnya menjadi momentum memperkuat sistem merit sekaligus menegaskan keberpihakan pada penguatan sumber daya manusia daerah.
Jika figur terbaik berasal dari ASN lokal, memilihnya adalah investasi jangka panjang. Jika figur terpilih berasal dari luar, maka transfer pengetahuan dan regenerasi ASN lokal harus menjadi agenda utama.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan NTB adalah Sekda yang mampu menjadi administrator andal sekaligus pemimpin birokrasi. Figur yang menata tata kelola secara profesional, mendorong inovasi ASN, menjaga transparansi, dan meneguhkan semangat pengabdian.
Dari kepemimpinan birokrasi yang kuat dan berkeadilan itulah kepercayaan publik tumbuh, dan pembangunan daerah memperoleh pijakan yang kokoh.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menata agromaritim NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menata kemandirian listrik NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Kampung nelayan NTB: Antara proyek dan keberpihakan
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Surfing NTB: Lebih dari sekadar event
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Ketika hutan Sumbawa tak lagi terjaga
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - HUT NTB: Menata arah di usia 67
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Desa berdaya, harapan baru pengentasan kemiskinan di NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Mengurai simpul sampah perkotaan NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menjaga ingatan Bumi Gora
