Tajuk ANTARA NTB - Bawang Putih NTB vs impor: Ujian kedaulatan pangan - ANTARA News Mataram

Mataram (ANTARA) - Penetapan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai sentra bawang putih nasional menandai arah baru kebijakan pangan Indonesia.

Kunjungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke Sembalun pada 9 Februari 2026 bukan sekadar agenda tanam bersama, melainkan deklarasi politik bahwa swasembada bawang putih kembali menjadi prioritas.

Targetnya tegas, yakni dalam tiga hingga lima tahun, ketergantungan impor dihentikan secara bertahap, dengan NTB sebagai fondasi utama.

Data produktivitas menjadi pijakan optimisme. Di dataran tinggi Sembalun yang berada sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, bawang putih mampu menghasilkan rata-rata 20 ton per hektare, bahkan mencapai 28 hingga 30 ton pada lahan tertentu.

Angka ini melampaui banyak sentra lain dan dinilai kompetitif terhadap produk impor. Secara nasional, kebutuhan lahan untuk swasembada diperkirakan 100.000 hektare. NTB ditargetkan mengelola sedikitnya 25.000 hingga 50.000 hektare sebagai penopang suplai antardaerah.

Namun ambisi di atas kertas selalu berhadapan dengan realitas lapangan. Indonesia pernah merasakan swasembada bawang putih pada dekade 1990-an sebelum kebijakan impor yang longgar membuat produksi domestik tergerus.

Sejarah itu mengingatkan bahwa persoalan utama bukan sekadar kemampuan meningkatkan luas tanam, melainkan memastikan keberlanjutan sistem dari hulu hingga hilir.

Penetapan NTB semestinya dibaca sebagai pembangunan ekosistem. Pemerintah daerah memproyeksikan Sembalun menjadi basis pembenihan seluas 750 hingga 1.000 hektare, sementara kawasan di bawahnya difokuskan untuk produksi konsumsi. Skema ini penting agar rantai nilai tidak terputus dan ketergantungan pada benih impor dapat ditekan.

Kerja sama Direktorat Pembenihan Hortikultura dengan kelompok tani di Sembalun yang menargetkan 72 ton benih dari 18 hektare menunjukkan bahwa model swakelola dengan dukungan sarana produksi mampu mendongkrak hasil.

Tantangan struktural tetap membayangi. Lahan dataran tinggi terbatas dan bersaing dengan komoditas hortikultura lain. Fragmentasi kepemilikan membuat mekanisasi sulit diterapkan. Risiko perubahan iklim di kawasan pegunungan meningkatkan ketidakpastian produksi. Tanpa manajemen air presisi dan pendampingan intensif, produktivitas tinggi bisa menjadi pengecualian, bukan standar.

Di hilir, stabilitas harga menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah menawarkan jaminan Harga Pembelian Pemerintah dan integrasi dengan program Makan Bergizi Gratis sebagai penyerap hasil panen. Langkah ini strategis untuk meredam fluktuasi saat panen raya.

Namun tata niaga bawang putih selama ini dikenal sensitif dan rentan distorsi. Transparansi distribusi, penguatan koperasi, serta digitalisasi rantai pasok harus berjalan seiring agar petani tidak kembali berada di posisi tawar lemah.

Dimensi kesejahteraan petani juga tak boleh terabaikan. Ekspansi lahan tanpa kepastian pembiayaan murah dan asuransi pertanian akan meningkatkan risiko rumah tangga tani.

Skema kredit berbunga rendah, perlindungan gagal panen, dan penguatan penyuluh pertanian menjadi fondasi sosial yang menentukan. Swasembada bukan hanya tentang tonase, melainkan keberlanjutan pendapatan petani.

Pengembangan industri pengolahan bawang putih—seperti bubuk atau produk turunan—perlu dipercepat untuk memperpanjang umur simpan dan meningkatkan nilai tambah lokal.

Integrasi kawasan dengan komoditas lain seperti jagung dan peternakan membuka peluang diversifikasi pendapatan, mengurangi ketergantungan pada satu komoditas.

Pada akhirnya, swasembada bawang putih adalah ujian tata kelola. Transparansi anggaran, akuntabilitas distribusi benih, serta pengawasan terhadap potensi kartel menjadi syarat mutlak.