Tajuk ANTARA NTB - Membaca arah remitansi pekerja migran NTB - ANTARA News Mataram

Mataram (ANTARA) - Arus remitansi telah menjadi salah satu penopang penting perekonomian daerah di banyak wilayah berkembang, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB).

Uang yang dikirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar negeri tidak hanya menjaga daya beli rumah tangga, tetapi juga berfungsi sebagai bantalan sosial ketika ekonomi lokal menghadapi tekanan.

Dalam banyak konteks, remitansi bahkan lebih stabil dibandingkan sumber pendanaan lain seperti investasi asing langsung.

Sepanjang 2025, remitansi PMI asal NTB tercatat mencapai Rp221,46 miliar. Angka ini mencerminkan stabilitas kontribusi PMI terhadap ekonomi daerah, namun sekaligus menyimpan sinyal kewaspadaan. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi penurunan tipis sekitar 0,77 persen.

Penurunan ini memang tidak drastis, tetapi cukup untuk menandai bahwa pertumbuhan remitansi belum sejalan dengan ekspektasi, terutama ketika jumlah PMI legal yang diberangkatkan mencapai lebih dari 25 ribu orang.

Posisi NTB sebagai salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Indonesia menjadikan remitansi bukan sekadar isu ketenagakerjaan, melainkan bagian dari struktur ekonomi daerah.

Di banyak desa, remitansi menjadi sumber pendapatan utama yang menopang konsumsi, pendidikan, dan kebutuhan dasar keluarga. Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada remitansi juga mengungkap lemahnya daya serap lapangan kerja lokal.

Aliran remitansi PMI NTB pada 2025 sebagian besar melalui dua kanal formal, yakni perbankan dan layanan pos, dengan nilai yang relatif berimbang.

Distribusi penerima masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang sejak lama menjadi kantong PMI, seperti Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa, dan Kota Mataram.

Pola ini menegaskan bahwa remitansi mengikuti jejak migrasi tenaga kerja yang bersifat struktural dan turun-temurun.

Negara tujuan PMI NTB masih didominasi Malaysia dan Arab Saudi, disusul Jepang, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dominasi negara dengan tingkat upah menengah menjelaskan mengapa remitansi cenderung stabil tetapi sulit melonjak signifikan. Ketergantungan pada pasar kerja regional dengan upah moderat menciptakan batas alami bagi pertumbuhan nilai remitansi.

Dalam praktiknya, remitansi PMI NTB masih didominasi fungsi konsumtif. Ia menjaga ekonomi keluarga tetap berjalan, tetapi belum sepenuhnya mendorong transformasi ekonomi jangka panjang.

Pemanfaatan untuk investasi produktif, tabungan berkelanjutan, atau pengembangan usaha masih terbatas. Di sinilah tantangan kebijakan menjadi nyata.

Peningkatan penempatan PMI secara legal dalam beberapa tahun terakhir patut diapresiasi. Legalitas memberikan perlindungan hukum yang lebih baik sekaligus memastikan remitansi masuk ke sistem keuangan formal.

Namun, legalitas saja tidak cukup jika tidak diiringi strategi peningkatan nilai tambah. Remitansi yang besar secara nominal belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

Transformasi remitansi dari bantalan konsumsi menjadi modal produktif harus menjadi agenda bersama. Integrasi remitansi dengan program pemberdayaan ekonomi daerah, penguatan literasi keuangan keluarga PMI, serta diversifikasi negara tujuan kerja dengan standar upah lebih tinggi menjadi kunci. Peningkatan keterampilan PMI, khususnya di sektor formal dan semi-terampil, adalah prasyarat mutlak.

Remitansi PMI adalah cermin struktur ekonomi NTB. Selama kesempatan kerja lokal masih terbatas, migrasi tenaga kerja akan terus berlangsung.

Tantangan kebijakan bukan menghentikan arus remitansi, melainkan memastikan uang yang mengalir mampu mengakar. Dari sekadar penyangga konsumsi menjadi fondasi kemandirian ekonomi daerah yang lebih berdaulat dan berkelanjutan.