Tajuk ANTARA NTB - Tempah Dedoro dan ujian keseriusan Kota Mataram kelola sampah - ANTARA News Mataram

Mataram (ANTARA) - Pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia kerap terjebak pada pendekatan hilir, yakni mengangkut, menumpuk, lalu mencari lahan baru. Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak terkecuali.

Dengan produksi harian sekitar 220–250 ton sampah dan dominasi sampah organik mencapai 60 persen, beban tempat pembuangan akhir (TPA) terus membesar, sementara biaya publik dan risiko lingkungan meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam lanskap persoalan itu, inovasi bernama tempah dedoro hadir sebagai intervensi sederhana yang menggeser pusat pengelolaan sampah dari negara ke warga.

Berbasis logika dasar bahwa sampah organik seharusnya selesai di sumbernya, tempah dedoro membuktikan bahwa solusi perkotaan tidak selalu harus mahal, kompleks, dan bergantung pada teknologi tinggi.

Secara fisik, tempah dedoro hanyalah buis beton yang ditanam di tanah dan difungsikan sebagai ruang penguraian sampah organik. Biayanya relatif murah, dapat melayani beberapa kepala keluarga, dan tidak memerlukan listrik maupun operator khusus.

Uji coba di sejumlah lingkungan Kota Mataram menunjukkan hasil signifikan bahwa volume sampah harian dapat ditekan hingga separuh, dengan residu akhir hanya sekitar 7,5 persen dari total sampah organik yang dimasukkan.

Angka-angka ini bukan sekadar capaian teknis. Ia menandai perubahan paradigma pengelolaan kota. Sampah tidak lagi dipandang sebagai urusan truk, TPS, dan TPA semata, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang dimulai dari dapur rumah tangga.

Di titik ini, tempah dedoro bekerja bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai medium pendidikan lingkungan dan pemberdayaan warga.

Namun, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya kokoh. Ketergantungan tempah dedoro pada disiplin memilah sampah dan perawatan rutin menjadikannya rentan jika tidak disertai pendampingan berkelanjutan. Tanpa edukasi, pengawasan ringan, dan evaluasi periodik, lubang beton yang efektif itu berpotensi berubah menjadi simbol program sesaat.

Tantangan semakin kompleks ketika skema ini diperluas ke wilayah dengan keterbatasan ruang, rumah kontrakan, kawasan usaha, hingga dapur produksi berskala besar.

Kebijakan mewajibkan tempah dedoro sebagai syarat operasional merupakan langkah progresif, tetapi berisiko menjadi formalitas jika tidak disertai mekanisme pengawasan dan kejelasan standar operasional.

Aspek keadilan spasial juga harus diperhitungkan. Tidak semua warga memiliki halaman memadai, sehingga model komunal di gang atau ruang publik memerlukan tata kelola bersama yang jelas.

Di sisi lain, peluang ekonomi mikro dari pemanfaatan kompos, urban farming, dan edukasi sekolah justru membuka nilai tambah yang melampaui isu persampahan semata.

Dari perspektif kebijakan publik, tempah dedoro menunjukkan bahwa kota menengah seperti Mataram membutuhkan pendekatan adaptif, berbasis lingkungan dan partisipasi warga.

Agar tidak terjebak sebagai program musiman, inovasi ini harus terintegrasi dalam perencanaan kota, indikator kinerja organisasi perangkat daerah, serta kurikulum pendidikan lingkungan.

Persoalan sampah adalah cermin relasi negara dan warga. Tempah dedoro membuktikan bahwa ketika negara memberi ruang, alat, dan kepercayaan, warga mampu mengambil peran.

Pertanyaannya kini bukan lagi soal efektivitas, melainkan konsistensi. Kota yang bersih dan berkelanjutan tidak lahir dari satu inovasi, tetapi dari kebiasaan kolektif yang dirawat setiap hari.