Mataram (ANTARA) - Kebijakan Pemerintah Kota Mataram yang mewajibkan pejabat menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi ke kantor merupakan langkah berani di tengah tekanan global akibat gejolak harga minyak dunia dan ancaman krisis energi. 

Kebijakan ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari kebutuhan nyata untuk menekan belanja bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas yang pada 2026 dipangkas hingga 50 persen. 

Dalam konteks ini, sepeda bertransformasi dari sekadar alat rekreasi menjadi instrumen kebijakan publik yang sarat makna.

Pilihan untuk tetap menghadirkan aparatur di kantor, alih-alih mengadopsi skema kerja dari rumah (work from home/WFH), menunjukkan pendekatan berbeda dalam merespons krisis. Pemerintah kota tampaknya berupaya menjaga kualitas layanan publik sekaligus menekan konsumsi energi. 

Ini adalah jalan tengah yang menarik, namun sekaligus membuka ruang pertanyaan tentang efektivitas dan keberlanjutannya.

Secara konseptual, kebijakan ini menawarkan sejumlah manfaat: efisiensi anggaran, peningkatan kesehatan aparatur, hingga potensi pengurangan kemacetan. 

Namun, kebijakan publik tidak cukup dinilai dari logika efisiensi semata. Ada dimensi kemanusiaan yang harus diperhitungkan. Tidak semua pejabat memiliki kondisi yang sama baik dari sisi jarak tempuh, usia, kondisi fisik, maupun faktor keamanan di jalan. 

Tanpa sensitivitas terhadap keragaman ini, kebijakan berisiko menimbulkan beban baru, terutama bagi mereka yang berada di wilayah pinggiran.

Di titik inilah keadilan menjadi parameter penting. Fleksibilitas yang telah dibuka pemerintah kota perlu dipertegas dalam bentuk kebijakan yang adaptif dan berbasis kebutuhan. 

Radius tempuh, misalnya, tidak bisa dipukul rata. Skema diferensiasi menjadi penting agar efisiensi tidak mengorbankan aspek kemanusiaan.

Di sisi lain, kebijakan ini memuat pesan simbolik yang kuat. Ketika pejabat memilih bersepeda, ada teladan yang ditunjukkan kepada masyarakat yakni penghematan dimulai dari atas. 

Ini adalah bentuk kepemimpinan moral yang relevan di tengah situasi ekonomi yang menuntut efisiensi bersama. Namun, simbol tidak boleh berhenti pada gestur. 

Tanpa dukungan infrastruktur seperti jalur sepeda yang aman dan fasilitas pendukung kebijakan ini berpotensi menjadi wacana yang sulit diimplementasikan secara konsisten.

Perbandingan dengan kota besar seperti Jakarta menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki konteks berbeda. Ketika transportasi publik terintegrasi menjadi tulang punggung efisiensi di ibu kota, Mataram justru harus mencari alternatif di tengah keterbatasan. 

Sepeda menjadi pilihan rasional, tetapi juga sekaligus penanda bahwa solusi kebijakan tidak bisa diseragamkan.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini perlu ditopang oleh langkah strategis yang lebih komprehensif. Penyediaan infrastruktur ramah sepeda, pemberian insentif bagi aparatur, serta penerapan skema kombinasi antara transportasi ramah lingkungan dan kerja fleksibel dapat menjadi penguatan. 

Selain itu, evaluasi berbasis data harus menjadi fondasi utama, yakni sejauh mana penghematan tercapai, bagaimana dampaknya terhadap kinerja, dan bagaimana persepsi publik terhadap layanan pemerintah.

Kebijakan sepeda ini pada akhirnya bukan sekadar soal moda transportasi. Ia adalah cerminan dari upaya mencari keseimbangan antara efisiensi dan kemanusiaan di tengah krisis. 

Pertanyaan mendasarnya bukan lagi pada kemampuan aparatur mengayuh sepeda, melainkan pada kemampuan kebijakan ini mengayuh perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Sunyi Lebaran di NTB: Ketika Negara diuji di balik jeruji
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menguji disiplin NTB: Saat seremoni bertemu realitas
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Mataram di persimpangan lima dan enam hari sekolah
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB : Arus balik NTB dan napas infrastruktur yang diuji

COPYRIGHT © ANTARA 2026