Tajuk ANTARA NTB - Hiu Paus: Titik uji konservasi NTB - ANTARA News Mataram

Mataram (ANTARA) - Kehadiran hiu paus di perairan Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Teluk Saleh dan sekitarnya, bukan sekadar peristiwa alam yang menakjubkan. Ia adalah pesan ekologis yang menuntut perhatian serius.

Terlebih ketika seekor hiu paus terdampar hidup di pesisir Pulau Satonda, Kabupaten Bima, pada pertengahan Januari 2026. Peristiwa itu menjadi pengingat bahwa perlindungan satwa laut tidak pernah bersifat final, melainkan proses yang harus terus diuji.

NTB berada pada posisi yang strategis sekaligus rentan. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu habitat penting hiu paus di Indonesia, bahkan dunia. Teluk Saleh, dengan perairannya yang subur dan kaya plankton, kerap menjadi lokasi kemunculan hiu paus dewasa maupun anakan.

Temuan bayi hiu paus berukuran sekitar 135 hingga 145 sentimeter memperkuat dugaan bahwa kawasan ini berfungsi sebagai area pengasuhan awal, fase kehidupan yang sangat jarang teramati secara global.

Dalam konteks konservasi, fakta tersebut menempatkan Teluk Saleh sebagai kawasan bernilai tinggi. Hiu paus berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem laut. Gangguan terhadap habitatnya akan berdampak luas, tidak hanya pada satu spesies, tetapi pada sistem laut secara keseluruhan.

Pencemaran pesisir, peningkatan lalu lintas kapal, praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, serta interaksi wisata yang tidak terkendali menjadi ancaman nyata yang tidak bisa diabaikan.

Peristiwa terdamparnya hiu paus di Pulau Satonda memperlihatkan dua wajah relasi manusia dan alam. Di satu sisi, ia menunjukkan risiko yang dihadapi satwa ketika ruang hidupnya bersinggungan terlalu dekat dengan aktivitas manusia.

Di sisi lain, gotong royong warga dan respons cepat petugas membuktikan bahwa kesadaran dan solidaritas sosial masih menjadi modal penting perlindungan satwa. Tanpa respons tersebut, akhir cerita bisa berbeda.

Hiu paus juga memiliki nilai sosial dan ekonomi. Wisata hiu paus di Teluk Saleh telah membuka sumber penghidupan baru bagi masyarakat pesisir. Nelayan bertransformasi menjadi pemandu wisata, operator kapal, dan penjaga kawasan.

Model ini menunjukkan bahwa konservasi dan kesejahteraan dapat berjalan beriringan. Namun keseimbangan ini rapuh jika tidak diatur dengan tegas. Wisata yang eksploitatif justru berisiko mengusir satwa dan merusak daya tarik jangka panjang.

Pemerintah daerah mulai merespons melalui penetapan kawasan konservasi berbasis biota, penguatan zonasi, dan penyusunan aturan interaksi wisata. Langkah ini perlu diapresiasi, tetapi tidak cukup jika berhenti pada dokumen kebijakan. Pengawasan lapangan, konsistensi penegakan aturan, dan penggunaan data ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan menjadi keharusan.

Di tengah dorongan pembangunan kawasan strategis dan narasi ekonomi biru, NTB dihadapkan pada pilihan mendasar. Konsep ekonomi biru hanya akan bermakna jika benar-benar menempatkan kesehatan ekosistem sebagai fondasi, bukan sekadar slogan. Tanpa pengelolaan yang disiplin, tekanan terhadap laut justru akan meningkat.

Perlindungan hiu paus tidak bisa bergantung pada respons insidental. Ia membutuhkan sistem yang bekerja sebelum krisis terjadi. Pendidikan publik, penguatan kelembagaan, pendanaan berkelanjutan, serta kolaborasi antara pemerintah, ilmuwan, lembaga konservasi, dan masyarakat lokal harus berjalan seiring.