Tajuk ANTARA NTB - Kemiskinan NTB: Turun, tapi rentan - ANTARA News Mataram

Mataram (ANTARA) - Kenaikan garis kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi pengingat bahwa persoalan kesejahteraan tidak pernah selesai hanya dengan membaca tren persentase.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat garis kemiskinan NTB pada September 2025 berada di angka Rp2,51 juta per rumah tangga per bulan atau Rp576 ribu per kapita, naik 5,84 persen dibanding Maret 2025 yang sebesar Rp2,37 juta.

Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya biaya hidup, terutama kebutuhan dasar yang masih mendominasi struktur pengeluaran masyarakat miskin.

Sebanyak 75,82 persen garis kemiskinan disumbang oleh komponen makanan atau sekitar Rp436 ribu per kapita, sementara kebutuhan non-makanan hanya Rp139 ribu.

Komposisi ini menegaskan bahwa daya tahan ekonomi rumah tangga miskin di NTB masih sangat bertumpu pada kemampuan memenuhi kebutuhan pangan. Sedikit saja terjadi gejolak harga, maka ruang aman pengeluaran menjadi semakin sempit.

Di tengah tekanan tersebut, persentase penduduk miskin justru turun menjadi 11,38 persen pada September 2025, berkurang 0,40 persen poin dibanding Maret 2025.

Jumlah penduduk miskin tercatat 637,18 ribu orang, menurun lebih dari 17 ribu orang dalam enam bulan. Capaian ini layak diapresiasi sebagai hasil intervensi kebijakan dan membaiknya sejumlah sektor ekonomi. Namun, penurunan angka tidak otomatis menandakan berkurangnya kerentanan.

Fenomena yang patut dicermati adalah tingkat kemiskinan perkotaan yang mencapai 11,70 persen, sedikit lebih tinggi dibanding perdesaan sebesar 11,02 persen.

Perubahan komposisi ini relatif jarang terjadi. Pada 2025, kemarau basah akibat La Nina memberi dampak positif bagi sektor pertanian dan perkebunan di desa. Curah hujan yang lebih panjang memperpanjang masa tanam dan menjaga pendapatan petani.

Sebaliknya, kota menghadapi tekanan daya beli dan ketergantungan pada sektor perdagangan serta transportasi yang sensitif terhadap fluktuasi ekonomi.

Meski demikian, ketahanan desa tetap rapuh karena sangat dipengaruhi faktor alam dan harga komoditas. Struktur kemiskinan perdesaan masih terkait kepemilikan aset produktif, akses permodalan, dan kualitas layanan dasar. Tanpa pembenahan aspek tersebut, perbaikan angka bisa bersifat sementara.

Pemerintah Provinsi NTB merespons melalui Gerakan Desa Berdaya yang diluncurkan Desember 2025, menyasar 106 desa miskin ekstrem dengan target penghapusan kemiskinan ekstrem sekitar 2,04 persen pada 2029. Tahap awal 2026 menjangkau 40 desa dengan lebih dari 7.250 kepala keluarga.

Pendekatan graduasi yang diterapkan menitikberatkan pada pendampingan berkelanjutan, penguatan mata pencaharian, dan inklusi keuangan. Strategi ini menunjukkan pergeseran dari pola bantuan konsumtif menuju pembangunan kapasitas.

Inovasi lain berupa pemanfaatan lahan tidur milik investor dan kemitraan ternak ayam petelur juga memperlihatkan upaya mengoptimalkan potensi lokal.

Produksi telur ayam ras NTB yang meningkat dari 41.460 ton pada 2023 menjadi 49.404 ton pada 2024 menjadi indikasi sektor peternakan berpeluang menjadi pengungkit ekonomi desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan.

Namun, efektivitas seluruh program tersebut bergantung pada konsistensi implementasi dan integrasi kebijakan. Kemiskinan tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan kualitas pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan struktur ekonomi. Kerusakan hutan, misalnya, berpotensi melahirkan kantong kemiskinan baru ketika sumber penghidupan masyarakat hilang.

Karena itu, pengentasan kemiskinan NTB perlu bertumpu pada penguatan ekonomi produktif desa, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta keberlanjutan lingkungan.

Penurunan persentase kemiskinan harus dibarengi upaya menjaga agar keluarga yang telah keluar dari garis kemiskinan tidak kembali terperosok akibat kenaikan biaya hidup.