Mataram (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengoptimalkan peran kelompok informasi masyarakat (KIM) untuk menangkal berbagai hoaks.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram I Nyoman Swandiasa di Mataram, Selasa, mengatakan KIM bekerja seperti halnya tim siber yang memiliki kontrol penuh terhadap informasi yang beredar.
"Dengan demikian, berbagai hoaks atau kabar bohong yang dapat merugikan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dapat dikontrol dan dicegah," katanya.
Kontrol yang dilakukan KIM ini adalah dengan membagikan berita-berita secara riil dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan melalui situs-situs digital.
KIM ini sudah terbentuk sejak dua tahun lalu, petugas KIM setiap hari siaga di enam kantor camat se-Kota Mataram, dengan jumlah personel masing-masing dua orang.
"Personel KIM kami sebut juga sebagai jurnalistik netizen," katanya.
Selain itu, Diskominfo Mataram juga tergabung dalam sebuah grup media sosial di bawah kendali Subdit Pengendalian Konten Internet Kominfo RI yang setiap harinya membagikan informasi hoaks yang harus diwaspadai daerah.
"Selama bulan April secara nasional, informasi hoaks yang telah kami terima sebanyak 333. Tapi, tidak ada dari Kota Mataram," ujarnya.
Menurutnya, apabila di Kota Mataram ditemukan kasus hoaks, KIM akan melakukan verifikasi dan evaluasi, dan apabila terbukti informasi itu hoaks, Diskominfo Mataram akan mengirim informasi tersebut ke Kementerian Kominfo.
"Kementerian Kominfo akan memberikan stempel hoaks terhadap informasi bersangkutan yang bertanda informasi yang dibagi itu adalah berita bohong. Stempel hoaks menjadi kewenangan dari Kementerian Kominfo," katanya.
Di sisi lain, tambah Swandiasa, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melaksanakan pemilihan duta internet cerdas tingkat pelajar, sebagai salah satu upaya mengajak generasi muda agar menggunakan internet sehat sehingga tercipta masyarakat yang cerdas, produktif dan bijaksana dalam menerima informasi.
"Dengan demikian, masyarakat tidak sembarangan membagikan informasi yang kebenarannya masih diragukan dan belum bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram I Nyoman Swandiasa di Mataram, Selasa, mengatakan KIM bekerja seperti halnya tim siber yang memiliki kontrol penuh terhadap informasi yang beredar.
"Dengan demikian, berbagai hoaks atau kabar bohong yang dapat merugikan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dapat dikontrol dan dicegah," katanya.
Kontrol yang dilakukan KIM ini adalah dengan membagikan berita-berita secara riil dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan melalui situs-situs digital.
KIM ini sudah terbentuk sejak dua tahun lalu, petugas KIM setiap hari siaga di enam kantor camat se-Kota Mataram, dengan jumlah personel masing-masing dua orang.
"Personel KIM kami sebut juga sebagai jurnalistik netizen," katanya.
Selain itu, Diskominfo Mataram juga tergabung dalam sebuah grup media sosial di bawah kendali Subdit Pengendalian Konten Internet Kominfo RI yang setiap harinya membagikan informasi hoaks yang harus diwaspadai daerah.
"Selama bulan April secara nasional, informasi hoaks yang telah kami terima sebanyak 333. Tapi, tidak ada dari Kota Mataram," ujarnya.
Menurutnya, apabila di Kota Mataram ditemukan kasus hoaks, KIM akan melakukan verifikasi dan evaluasi, dan apabila terbukti informasi itu hoaks, Diskominfo Mataram akan mengirim informasi tersebut ke Kementerian Kominfo.
"Kementerian Kominfo akan memberikan stempel hoaks terhadap informasi bersangkutan yang bertanda informasi yang dibagi itu adalah berita bohong. Stempel hoaks menjadi kewenangan dari Kementerian Kominfo," katanya.
Di sisi lain, tambah Swandiasa, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melaksanakan pemilihan duta internet cerdas tingkat pelajar, sebagai salah satu upaya mengajak generasi muda agar menggunakan internet sehat sehingga tercipta masyarakat yang cerdas, produktif dan bijaksana dalam menerima informasi.
"Dengan demikian, masyarakat tidak sembarangan membagikan informasi yang kebenarannya masih diragukan dan belum bisa dipertanggungjawabkan," katanya.