Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh menangani lonjakan permintaan fasilitasi kepulangan dari Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja menyusul razia Pemerintah Kamboja terhadap pusat-pusat penipuan daring.
Dalam periode 16–23 Januari, KBRI Phnom Penh mencatat sebanyak 2.117 WNI datang langsung ke kantor perwakilan diplomatik dan meminta difasilitasi untuk kembali ke Indonesia. Lonjakan kasus tersebut merupakan dampak langsung dari operasi penertiban terhadap sindikat penipuan daring, yang mendorong banyak warga negara asing, termasuk WNI, keluar dari lokasi-lokasi tersebut, demikian pernyataan pers KBRI pada Jumat yang dikutip di Jakarta.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Kamboja Santo Darmosumarto menegaskan bahwa KBRI terus mengupayakan percepatan kepulangan WNI melalui koordinasi dengan otoritas setempat.
“KBRI tengah berkoordinasi intensif dengan otoritas Kamboja agar WNI mendapatkan percepatan penerbitan exit permit dan keringanan hukuman keimigrasian,” kata Dubes Santo.
Berdasarkan catatan kedutaan, pada 22 Januari terdapat penambahan 224 WNI yang menyampaikan aduan. Sementara itu, pada 23 Januari hingga pukul 17.00 waktu setempat, jumlah aduan kembali bertambah sebanyak 164 WNI. Dengan demikian, total WNI yang ditangani mencapai 2.117 orang, meningkat dari 1.726 WNI pada periode 16–21 Januari 2026.
Dubes Santo menjelaskan bahwa proses pendataan, asesmen kasus, serta penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki paspor terus dilakukan secara bertahap.
Untuk mempercepat proses kepulangan, penambahan sumber daya manusia dari Kementerian Luar Negeri telah dilakukan. Dalam waktu dekat, personel KBRI juga akan diperkuat dengan dukungan sumber daya manusia dan peralatan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Bagi WNI yang masih memiliki paspor dan visanya masih berlaku, KBRI mendorong agar segera membeli tiket secara mandiri. Kedutaan mencatat puluhan WNI telah membeli tiket dan akan segera kembali ke tanah air. Bahkan, tidak sedikit WNI yang telah pulang ke Indonesia tanpa melaporkan kepulangannya kepada KBRI.
Baca juga: Dubes Djauhari ajak WNI kenalkan Indonesia di China
Lebih lanjut, KBRI Phnom Penh mengimbau seluruh WNI agar bersabar dan tertib dalam mengikuti seluruh proses kepulangan. “KBRI akan melakukan yang terbaik bagi setiap WNI yang memohon fasilitasi,” kata Dubes Santo.
Sepanjang 2025, KBRI Phnom Penh telah menangani 5.088 kasus WNI, atau rata-rata 15 hingga 30 kasus per hari. Angka tersebut meningkat tajam dalam sepekan terakhir, ketika jumlah aduan sempat mencapai 520 kasus baru dalam satu hari.
KBRI juga meminta WNI untuk selalu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan KBRI. Seluruh layanan KBRI tidak dipungut biaya, kecuali biaya resmi penerbitan SPLP sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Baca juga: KBRI Kairo mendukung usaha kopi RI di Mesir
Selain itu, KBRI mengimbau agar WNI menjaga komunikasi dan menyampaikan kondisi mereka kepada keluarga serta rekan di tanah air, sehingga keluarga dapat memberikan dukungan dalam proses kepulangan ke Indonesia.