Mataram (ANTARA) - Lebaran selalu menghadirkan satu cerita yang sama setiap tahun di Indonesia, yakni perjalanan pulang.
Di jalan-jalan utama, di pelabuhan penyeberangan, hingga di gang-gang perumahan yang mulai ditinggalkan penghuninya untuk mudik, suasana berubah.
Arus kendaraan meningkat, terminal dan pelabuhan menjadi lebih ramai, dan aparat keamanan bekerja lebih intens dari hari-hari biasa.
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), cerita itu kembali hadir pada Lebaran 2026. Operasi Ketupat Rinjani mulai digelar sejak 13 Maret dan berlangsung selama dua pekan.
Kepolisian Daerah NTB mengerahkan 1.649 personel untuk mengamankan masa mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah. Operasi ini tidak berdiri sendiri. Ia melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hingga Dinas Perhubungan.
Jika dihitung secara keseluruhan, hampir dua ribu personel gabungan terlibat dalam pengamanan. Di seluruh wilayah NTB, disiapkan 35 posko yang terdiri dari 18 pos pengamanan, 10 pos pelayanan, dan tujuh pos terpadu. Pos-pos ini ditempatkan di titik strategis seperti pelabuhan, terminal, kawasan permukiman, dan jalur lalu lintas yang ramai dilalui pemudik.
Namun di balik angka-angka itu, Operasi Ketupat bukan sekadar rutinitas tahunan. Ia adalah cermin bagaimana negara hadir menjaga salah satu tradisi sosial terbesar di Indonesia, yakni mudik.
Mudik kepulauan
Mudik di NTB memiliki karakter yang berbeda dibandingkan daerah daratan besar seperti Jawa. Provinsi ini terdiri dari pulau-pulau utama seperti Lombok dan Sumbawa yang dihubungkan oleh jalur laut. Artinya, pelabuhan menjadi titik krusial pergerakan masyarakat.
Pelabuhan Lembar di Lombok Barat dan Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur misalnya, hampir selalu menjadi simpul penting mobilitas masyarakat menjelang Lebaran.
Dari tempat inilah arus kendaraan dan penumpang bergerak menuju Bali atau Sumbawa. Ketika musim mudik tiba, tekanan pada dua pelabuhan ini meningkat tajam.
Karena itu, pos terpadu ditempatkan di lokasi-lokasi tersebut. Pos terpadu bukan sekadar tempat penjagaan. Di sana berkumpul berbagai unsur pelayanan, mulai dari kepolisian, petugas kesehatan, hingga petugas transportasi. Tujuannya sederhana tetapi vital: memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman dan lancar.
Pada saat yang sama, pengamanan juga dilakukan hingga ke kawasan permukiman. Banyak rumah ditinggalkan pemiliknya karena mudik ke kampung halaman.
Situasi ini sering kali membuka peluang bagi kejahatan, terutama pencurian rumah kosong. Pos pengamanan dan patroli lingkungan menjadi bagian penting untuk menjaga rasa aman masyarakat.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa Operasi Ketupat tidak hanya fokus pada lalu lintas kendaraan. Ia juga menyentuh dimensi keamanan sosial yang lebih luas.
Di Lombok Timur misalnya, kepolisian setempat menyiapkan empat pos pengamanan di titik strategis seperti Pancor, Lenek, Terara, dan kawasan pelabuhan. Selain itu, tim patroli mobile disiagakan untuk memantau titik rawan kemacetan maupun kecelakaan.
Menariknya, libur panjang Lebaran tahun ini diperkirakan membuat arus mudik lebih menyebar. Pergerakan masyarakat tidak menumpuk dalam satu waktu, melainkan terbagi dalam beberapa gelombang.
Pola ini memberi peluang bagi aparat untuk mengelola lalu lintas dengan lebih baik, meskipun tetap memerlukan kewaspadaan tinggi.
Keselamatan jalan
Salah satu persoalan klasik setiap musim mudik adalah kecelakaan lalu lintas. Jalan yang padat, kelelahan pengemudi, hingga kondisi kendaraan yang tidak prima sering kali menjadi kombinasi berbahaya.
Karena itu, Operasi Ketupat 2026 menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama. Operasi ini secara nasional dikenal sebagai operasi kemanusiaan, bukan sekadar pengamanan lalu lintas.
Pendekatan tersebut terlihat dari keterlibatan lembaga-lembaga yang tidak selalu identik dengan pengaturan jalan. Basarnas dan BPBD, misalnya, turut dilibatkan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi.
Cuaca ekstrem yang dapat memicu banjir, longsor, atau gelombang tinggi menjadi salah satu risiko yang harus diperhitungkan.
Pemantauan cuaca terus dilakukan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Informasi terbaru mengenai kondisi cuaca dikomunikasikan ke jajaran kepolisian hingga ke pos-pos pengamanan di lapangan. Dengan demikian, jika terjadi situasi darurat, respons dapat dilakukan lebih cepat.
Di tingkat nasional, teknologi juga mulai memainkan peran penting. Korps Lalu Lintas Polri memanfaatkan berbagai perangkat pemantauan seperti kamera tilang elektronik, drone patroli, hingga kamera tubuh yang digunakan personel di lapangan. Teknologi ini memungkinkan pemantauan arus kendaraan secara real time serta membantu pengambilan keputusan dalam rekayasa lalu lintas.
Meski sebagian teknologi tersebut lebih banyak diterapkan di jalur-jalur utama Pulau Jawa, pendekatan berbasis data menjadi pelajaran penting bagi daerah lain, termasuk NTB.
Ke depan, penggunaan teknologi serupa dapat memperkuat sistem manajemen lalu lintas di daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Di sisi lain, kebijakan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama masa mudik juga menjadi langkah penting. Kendaraan berat dengan muatan besar sering kali memperlambat arus lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Dengan pembatasan tersebut, ruang jalan dapat lebih difokuskan untuk kendaraan pemudik.
Keselamatan tidak hanya bergantung pada aparat atau kebijakan. Perilaku pengemudi tetap menjadi faktor paling menentukan. Kendaraan yang diperiksa sebelum berangkat, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, dan kesadaran untuk beristirahat ketika lelah adalah langkah sederhana yang sering kali menentukan perjalanan pulang yang aman.
Pelayanan manusiawi
Ada satu sisi menarik dari Operasi Ketupat yang sering luput dari perhatian. Ia bukan sekadar operasi keamanan, melainkan juga operasi pelayanan publik.
Pos pelayanan yang disiapkan di berbagai titik memberikan bantuan bagi pemudik yang membutuhkan informasi, tempat istirahat, hingga pertolongan medis ringan. Di beberapa daerah, pos tersebut bahkan menyediakan makanan ringan dan minuman bagi pengendara yang kelelahan.
Pendekatan ini mencerminkan perubahan cara pandang dalam pelayanan keamanan. Aparat tidak lagi hanya hadir sebagai pengatur lalu lintas atau penegak hukum, tetapi juga sebagai penyedia layanan bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan panjang.
Di NTB, konsep ini menjadi semakin penting karena mobilitas masyarakat sering melibatkan perjalanan lintas pulau. Waktu tempuh yang panjang dan keterbatasan fasilitas di beberapa jalur membuat keberadaan pos pelayanan sangat berarti.
Lebih jauh lagi, Operasi Ketupat juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Ia menjadi momentum kolaborasi berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat untuk memastikan tradisi mudik berlangsung aman.
Kolaborasi ini menunjukkan bahwa keamanan bukan hanya tugas satu institusi. Ia merupakan kerja bersama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.
Ke depan, tantangan mudik kemungkinan akan semakin kompleks. Pertumbuhan jumlah kendaraan, perkembangan kawasan wisata, serta perubahan pola mobilitas masyarakat akan memengaruhi dinamika arus perjalanan setiap tahun.
Karena itu, pengelolaan mudik perlu terus berinovasi. Pemanfaatan teknologi informasi, penguatan transportasi publik, serta peningkatan kesadaran keselamatan berlalu lintas harus menjadi agenda jangka panjang.
Keberhasilan Operasi Ketupat tidak diukur hanya dari lancarnya arus kendaraan atau minimnya kemacetan. Ukuran yang paling penting adalah berapa banyak orang yang berhasil pulang dengan selamat dan berkumpul dengan keluarganya.
Lebaran selalu tentang rumah, tentang pertemuan kembali setelah perjalanan panjang. Dan di balik perjalanan itu, ada kerja sunyi ribuan petugas yang menjaga agar setiap orang dapat sampai ke tujuan dengan aman.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB : Menjaga jalan pulang di Nusa Tenggara Barat