Mataram (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jalan rusak di daerah itu tetap menjadi prioritas kendati ada efisiensi anggaran.

"Kendati dalam keterbatasan, kami berkomitmen untuk terus melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan di wilayah Kota Mataram," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning di Mataram, Rabu.

Ia mengatakan untuk memudahkan investigasi dan pendataan jalan rusak secara menyeluruh, Dinas PUPR mengandalkan partisipasi dan kolaborasi aktif dengan aparat kelurahan dan masyarakat.

Koordinasi dengan para lurah sangat krusial karena diharapkan setiap ada laporan kerusakan jalan dari warga atau kepala lingkungan, lurah harus segera meneruskannya melalui grup WhatsApp "Mataram Siaga".

"Jika laporan sudah masuk ke sistem itu, kami memastikan akan segera melakukan tindak lanjut di lapangan," katanya.

Untuk saat ini, katanya, tim teknis Dinas PUPR sedang fokus melakukan proses penambalan jalan di beberapa titik strategis antara lain di kawasan Jalan Darul Fallah, Karang Genteng atau wilayah perbatasan Kota Mataram.

Baca juga: Pembangunan kantor Wali Kota Mataram tahap dua segera ditender

Pada kawasan itu, ditemukan beberapa lubang yang cukup merusak kenyamanan berkendara dan kini sedang diperbaiki.

Menurut dia, untuk anggaran penambalan jalan tidak mencapai angka ratusan juta rupiah per titik, karena pengerjaannya dilakukan secara manual oleh tim swakelola dan disesuaikan dengan diameter kerusakan misal diameter 30-40 sentimeter.

Kegiatan perbaikan rutin itu menggunakan sistem penambalan pada titik-titik tertentu yang mengalami kerusakan, bukan pengaspalan ulang secara menyeluruh dengan menggunakan anggaran rutin.

Baca juga: Mataram meniapkan anggaran Rp371,2 juta untuk sambungan air bersih

Pasalnya, anggaran pemeliharaan rutin jalan tahun 2026, tidak akan terkena dampak kebijakan efisiensi.

"Efisiensi mungkin bisa kami tekan di pembangunan jalan baru atau proyek besar lainnya tetapi untuk pemeliharaan rutin, kami upayakan selalu tersedia," katanya.

Alasannya, karena keluhan masyarakat paling banyak justru ada di sektor rutin, seperti jalan berlubang, lampu jalan mati, sampah di saluran, sumbatan saluran atau drainase, serta kerusakan infrastruktur lainnya.

Sementara terkait laporan kerusakan jalan di perempatan lampu merah simpang empat Pagesangan yang dikeluhkan warga, pihak PUPR segera melakukan pengecekan lapangan untuk menentukan apakah jalan tersebut merupakan wewenang kota atau provinsi.

"Keluhan warga itu, sudah kami terima dan segera kami kaji lapangan untuk tindakan lebih lanjut," katanya.

 



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026