Mataram (ANTARA) - Polemik jumlah hari sekolah bukanlah isu baru dalam dunia pendidikan. Di berbagai daerah, perdebatan antara lima hari dan enam hari sekolah kerap muncul sebagai bagian dari upaya mencari keseimbangan antara efektivitas pembelajaran, kualitas hidup siswa, serta kesiapan sistem pendidikan itu sendiri.
Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya tidak pernah tunggal: apakah belajar lebih padat dalam lima hari lebih baik, atau ritme enam hari yang lebih longgar justru lebih ideal bagi anak?
Di tengah perdebatan itu, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menghadirkan potret yang menarik. Sejak awal 2026, ritme pendidikan di kota ini berjalan dalam dua pola yang berbeda.
Di satu sisi kota, siswa SD dan SMP pulang lebih sore, menutup hari belajar dalam lima hari yang padat. Di sisi lain, madrasah kembali menghidupkan ritme lama enam hari sekolah, dengan Sabtu tetap menjadi hari belajar.
Dua pola ini berjalan bersamaan, menghadirkan satu pertanyaan penting bagi publik, yakni mana yang lebih tepat bagi anak-anak Mataram?
Kebijakan lima hari sekolah yang diuji coba sejak Januari 2026 di sekolah umum mendapat respons cukup positif. Pemerintah Kota Mataram bahkan menyiapkan regulasi untuk menjadikannya permanen mulai tahun ajaran 2026/2027.
Di sisi lain, Kantor Kementerian Agama Kota Mataram justru menghentikan uji coba serupa di madrasah dan kembali ke sistem enam hari sekolah sejak pertengahan Februari 2026.
Dua arah kebijakan ini bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan cerminan kompleksitas persoalan pendidikan di daerah yang terus bertumbuh.
Di balik perbedaan itu, tersimpan realitas yang tidak sederhana. Pendidikan bukan hanya soal hari belajar, tetapi tentang ruang kelas, waktu anak, peran keluarga, hingga kemampuan sistem untuk beradaptasi.
Di sinilah tulisan ini menjadi penting, untuk membaca lebih dalam apa yang sesungguhnya terjadi.
Dinamika belajar
Lima hari sekolah menawarkan satu janji besar, yakni kualitas waktu. Dengan libur dua hari, anak diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk berinteraksi dengan keluarga, beraktivitas di luar ruangan, dan mengurangi ketergantungan pada gawai. Pemerintah kota melihat ini sebagai investasi jangka panjang bagi tumbuh kembang anak.
Dalam praktiknya, sekolah yang menerapkan sistem ini mampu beradaptasi. Jam belajar diperpanjang, materi dituntaskan di kelas, bahkan pekerjaan rumah diupayakan dihilangkan agar anak benar-benar bisa beristirahat saat di rumah. Bagi sebagian orang tua, pola ini lebih selaras dengan ritme kerja mereka yang juga cenderung lima hari.
Namun di balik itu, ada konsekuensi yang tidak kecil. Jam belajar yang lebih panjang menuntut kesiapan fisik dan mental siswa. Jika tidak diimbangi metode pembelajaran yang kreatif, kejenuhan menjadi risiko nyata. Guru dituntut tidak hanya mengajar, tetapi juga mengelola energi kelas agar tetap hidup hingga sore hari.
Sementara itu, di lingkungan madrasah, realitasnya berbeda. Keterbatasan ruang kelas menjadi persoalan mendasar. Banyak sekolah harus menerapkan sistem dua sif, pagi dan siang, karena kapasitas yang tidak mencukupi.
Ketika lima hari sekolah dipaksakan, jam belajar justru meluas hingga mendekati malam, bahkan bisa mencapai pukul 18.00 Wita. Ini bukan lagi soal efektivitas, melainkan soal batas kewajaran.
Tidak hanya itu, pemadatan waktu belajar juga berdampak pada kegiatan ekstrakurikuler. Program pengembangan diri siswa yang seharusnya menjadi ruang eksplorasi justru terpangkas. Dalam jangka panjang, ini berpotensi mengurangi keseimbangan antara capaian akademik dan non-akademik.
Ada pula dimensi sosial yang kerap luput dibahas. Sebagian orang tua mengaku kesulitan mengawasi anak saat libur Sabtu. Dalam konteks perkotaan dengan penetrasi gawai yang tinggi, satu hari tanpa pengawasan bisa berarti peningkatan waktu layar yang tidak terkendali.
Kekhawatiran ini menjadi salah satu alasan kuat kembalinya madrasah ke enam hari sekolah.
Dua kebijakan ini akhirnya memperlihatkan satu hal penting, yakni tidak ada satu model yang bisa diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Kualitas dan akses
Perdebatan lima hari versus enam hari sekolah pada dasarnya adalah perdebatan antara kualitas dan akses. Lima hari sekolah berupaya meningkatkan kualitas waktu belajar dan kehidupan keluarga. Enam hari sekolah menjaga akses pendidikan tetap merata dalam kondisi keterbatasan sarana.
Dalam konteks Mataram, keduanya memiliki argumen yang sama kuat. Sekolah umum relatif lebih siap dari sisi infrastruktur dan manajemen waktu, sehingga mampu mengadopsi lima hari sekolah dengan lebih mulus. Sementara madrasah menghadapi tekanan kapasitas yang membuat pilihan tersebut menjadi tidak realistis untuk saat ini.
Namun, jika ditarik lebih jauh, persoalan utamanya bukan pada jumlah hari, melainkan pada kesenjangan fasilitas dan kesiapan sistem. Selama ruang kelas masih terbatas dan rasio siswa tinggi, kebijakan apa pun akan selalu menghadapi kompromi.
Di sisi lain, pendekatan lima hari sekolah membuka peluang untuk redefinisi peran keluarga dalam pendidikan. Libur akhir pekan bukan sekadar waktu kosong, tetapi bisa menjadi ruang belajar alternatif.
Aktivitas olahraga, seni, hingga kegiatan keagamaan dapat menjadi pelengkap pendidikan formal. Namun ini hanya bisa berjalan jika ada kesadaran dan dukungan dari orang tua.
Sebaliknya, enam hari sekolah memberikan struktur yang lebih terjaga, terutama bagi keluarga yang tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya untuk mendampingi anak di rumah. Dalam konteks ini, sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang pengasuhan.
Kedua pendekatan ini sama-sama memiliki nilai. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana memastikan bahwa pilihan kebijakan tidak justru memperlebar ketimpangan antar sekolah dan antar kelompok masyarakat.
Jalan tengah
Mataram hari ini seperti laboratorium kecil bagi eksperimen kebijakan pendidikan. Dua sistem berjalan berdampingan, masing-masing dengan kelebihan dan keterbatasannya. Ini bukan situasi yang harus dipertentangkan, melainkan peluang untuk merumuskan model yang lebih adaptif.
Salah satu jalan tengah yang bisa dipertimbangkan adalah pendekatan diferensiasi kebijakan. Tidak semua sekolah harus menerapkan sistem yang sama.
Sekolah dengan kapasitas memadai dapat menjalankan lima hari sekolah, sementara yang masih terbatas tetap menggunakan enam hari, dengan target jangka panjang menuju perbaikan fasilitas.
Selain itu, penguatan kegiatan akhir pekan menjadi kunci jika lima hari sekolah ingin berhasil. Pemerintah daerah dapat mendorong penyediaan ruang publik, program komunitas, dan kegiatan kreatif yang terjangkau bagi anak-anak. Dengan demikian, hari libur tidak berubah menjadi waktu pasif di depan layar.
Di sisi madrasah, solusi jangka panjang tetap pada peningkatan infrastruktur. Penambahan ruang kelas dan pemerataan fasilitas akan membuka ruang bagi fleksibilitas kebijakan di masa depan. Tanpa itu, pilihan enam hari sekolah akan terus menjadi kebutuhan, bukan preferensi.
Peran guru juga menjadi krusial. Dalam sistem lima hari, guru dituntut lebih inovatif agar pembelajaran tetap efektif meski durasi panjang. Dalam sistem enam hari, guru perlu memastikan ritme belajar tidak monoton agar siswa tetap termotivasi.
Perdebatan ini mengarah pada satu kesimpulan sederhana namun mendasar. Pendidikan bukan tentang menghitung hari, tetapi tentang mengelola waktu secara bermakna.
Mataram sedang mencari bentuk terbaiknya, dan proses ini membutuhkan kesabaran, evaluasi berkelanjutan, serta keberanian untuk menyesuaikan kebijakan dengan realitas.
Di antara lima dan enam hari sekolah, yang paling penting adalah satu hal, yakni memastikan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar yang utuh, seimbang, dan manusiawi. Jika itu tercapai, maka berapa pun jumlah harinya, pendidikan tetap menemukan tujuannya.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Mataram di persimpangan lima dan enam hari sekolah