Mataram (ANTARA) - Polemik jumlah hari sekolah kembali menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak pernah sesederhana memilih antara lima atau enam hari. Di balik pilihan itu, terdapat pertaruhan besar antara efektivitas pembelajaran, kualitas hidup anak, serta kesiapan sistem pendidikan dalam menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Di Kota Mataram, dinamika ini tampak nyata. Sejak awal 2026, dua pola berjalan berdampingan, yakni sekolah umum menguji coba lima hari belajar dengan durasi lebih panjang, sementara madrasah kembali ke sistem enam hari dengan ritme yang lebih tersebar. Perbedaan arah ini bukan sekadar variasi teknis, melainkan refleksi dari kondisi yang tidak seragam.
Model lima hari sekolah menawarkan gagasan tentang kualitas waktu. Libur dua hari diharapkan membuka ruang bagi interaksi keluarga, pengembangan minat, dan pemulihan energi siswa.
Dalam praktiknya, sejumlah sekolah mampu menyesuaikan diri dengan memperpanjang jam belajar dan memaksimalkan penyampaian materi di kelas. Bahkan, pekerjaan rumah mulai diminimalkan agar anak memiliki waktu istirahat yang utuh.
Namun, pemadatan ini juga membawa konsekuensi. Jam belajar yang panjang menuntut daya tahan fisik dan konsentrasi yang tidak ringan. Tanpa metode pembelajaran yang variatif dan kreatif, kejenuhan mudah muncul. Guru tidak lagi hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga pengelola dinamika kelas sepanjang hari.
Di sisi lain, madrasah menghadapi realitas berbeda. Keterbatasan ruang kelas memaksa penerapan sistem sif, sehingga pemadatan hari belajar justru memperpanjang waktu hingga sore bahkan menjelang malam.
Dalam kondisi ini, lima hari sekolah tidak lagi relevan karena berpotensi melampaui batas kewajaran waktu belajar anak. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler yang penting bagi pengembangan karakter menjadi terpinggirkan.
Dimensi sosial turut memperumit pilihan. Tidak semua keluarga memiliki kapasitas untuk mendampingi anak selama libur tambahan. Dalam konteks perkotaan dengan akses gawai yang tinggi, kekosongan waktu tanpa pengawasan berisiko meningkatkan paparan digital yang tidak terkontrol. Bagi sebagian orang tua, enam hari sekolah justru memberikan struktur yang lebih aman.
Perdebatan ini pada dasarnya mencerminkan tarik-menarik antara kualitas dan akses. Lima hari sekolah menekankan kualitas pengalaman belajar dan keseimbangan hidup, sementara enam hari sekolah memastikan akses pendidikan tetap terjaga dalam keterbatasan fasilitas. Keduanya memiliki dasar yang kuat, tetapi tidak dapat dipaksakan secara seragam.
Persoalan mendasar terletak pada kesenjangan infrastruktur dan kesiapan sistem. Selama kapasitas ruang kelas terbatas dan rasio siswa tinggi, kebijakan apa pun akan selalu berhadapan dengan kompromi. Karena itu, solusi tidak cukup berhenti pada jumlah hari, melainkan harus menyentuh akar persoalan.
Pendekatan diferensiasi menjadi jalan yang rasional. Sekolah dengan dukungan fasilitas memadai dapat menjalankan lima hari belajar, sementara yang masih terbatas tetap menggunakan enam hari dengan target perbaikan bertahap. Fleksibilitas ini memberi ruang bagi kebijakan untuk lebih kontekstual dan adaptif.
Di saat yang sama, penguatan ekosistem pendidikan di luar sekolah menjadi krusial. Ruang publik, kegiatan komunitas, dan program kreatif perlu dihadirkan agar waktu luang anak tetap produktif. Tanpa itu, tambahan hari libur berisiko berubah menjadi waktu pasif.
Perdebatan ini mengarah pada satu hal mendasar, yakni pendidikan bukan soal menghitung hari, tetapi tentang memastikan waktu belajar benar-benar bermakna. Mataram sedang menguji berbagai kemungkinan, dan proses ini menuntut evaluasi yang jujur serta keberanian untuk menyesuaikan arah.
Di antara lima dan enam hari sekolah, yang paling penting adalah menjamin setiap anak memperoleh pengalaman belajar yang utuh, seimbang, dan manusiawi. Tanpa itu, perubahan kalender hanya akan menjadi angka, bukan kemajuan.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB : Arus balik NTB dan napas infrastruktur yang diuji
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB : Berkah Lebaran dan denyut ekonomi rakyat NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - NTB dan Fitrah yang diuji
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Mataram setelah takbir: Tradisi, mobilitas, dan tata kota