Mataram, 15/10 (ANTARA) - Mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram, NTB, khawatir akan menjadi sarjana dengan ijazah ilegal karena belum jelasnya akreditasi dan izin operasional beberapa jurusan di kampus setempat.
Kekhawatiran tersebut diungkapkan sekitar 100-an mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di lingkungan kampus setempat, Kamis.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para mahasiswa menuntut pihak pengelola kampus untuk serius dalam memproses perpanjangan izin operasional maupun akreditasi semua jurusan di semua fakultas yang ada di IKIP Mataram.
"Kami ingin jaminan, karena kami saat ini sudah dalam masa skiripsi. Kami ingin kejelasan agar kami bisa diterima bekerja," kata Ilham, mahasiswa program studi Fisika, mewakili sekitar 100-an mahasiswa yang berdemo.
Ia mengatakan, IKIP Mataram hingga saat ini belum memiliki Pembantu Rektor (PR) satu dan Pembantu Dekan (PD) satu untuk Fakultas Pendidikan Olahraga (FPOK).
Kekosongan pejabat di posisi tersebut sudah terjadi selama berbulan-bulan dan dibiarkan oleh pihak pengelola kampus.
Adanya kekosongan pada jabatan penting itu berimbas buruk terhadap proses belajar mengajar terutama yang erat kaitannya dengan penyelesaian masalah perpanjangan izin operasional untuk semua jurusan yang ada di kampus tersebut.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IKIP Mataram, selaku koordinator aksi, Dedy Afriadi mengatakan, pengelola kampus selama ini tidak ada yang konsen memperhatikan masalah akademik terutama dalam menyambut tahun ajaran baru 2009-2010.
Menurut dia, kenaikan biaya pendidikan yang cukup tinggi ternyata tidak diimbangi dengan pelayanan yang baik dari pihak kampus, mulai dari bidang BAK, BAU, Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM), tata usaha dan bidang lainnya.
"Sungguh ironis sekali kampus ini, dengan bertambahnya mahasiswa sampai 13 ribu lebih sementara gedung belajar hanya beberapa saja. Akan dikemanakan mahasiswa yang jumlahnya puluhan ribu ini," ujarnya.
Untuk itu ia meminta kepada pihak yayasan maupun institut untuk segera memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa baik dalam menambah jumlah pegawai maupun fasilitas penunjang yang ada di IKIP Mataram.
Selain itu memperjelas tugas dan fungsi para pejabat di birokrasi IKIP Mataram agar tidak terjadi tumpang tindih, fungsi maupun monopoli kekuasaan oleh segelintir orang yang tidak berkepentingan.
Menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, Rektor IKIP Mataram, H. Lalu Said Ruhpina langsung berdialog dengan mahasiswa.
Dalam dialog yang berlangsung cukup lama Ruhpina menjelaskan, untuk penunjukan pejabat dilingkup IKIP Mataram sepenuhnya merupakan kewenangan dari pihak yayasan.
Namun, kata dia, terhadap jabatan yang kosong pada beberapa tataran birokrasi IKIP Mataram, seperti PR satu maupun PD satu FPOK saat ini masih dalam proses menunggu surat keputusan, namun pihaknya mengusahakan agar secepatnya terisi.
Begitu juga dengan masalah perpanjangan izin operasional maupun akreditasi semua jurusan, pihaknya sudah memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan oleh koordinator perguruan tinggi swasta (Kopertis) wilayah delapan yang diteruskan ke Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).
"Saat ini kita masih menunggu hasilnya dari Ditjen Dikti Depdiknas," ujarnya.
Untuk membuktikan bahwa persoalan perpanjangan izin itu sedang dalam proses, Ruhpina langsung menelepon Ketua Kopertis wilayah delapan Prof. Baharudin untuk melakukan dialog langsung dengan mahasiswa IKIP Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Berkas-berkas yang dikirim oleh IKIP Mataram untuk mengurus perpanjangan izin operasional dan akreditasi semua jurusan sudah saya kirim ke pusat dan kami hanya fasilitator saja," ujar Baharuddin, melalui telepon.
Aksi damai yang dimulai sejak pukul 09.00 Wita tersebut berlangsung dengan aman dan tidak ada aksi anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa.
Aksi damai mendapat pengamanan dari satpam kampus dan aparat kepolisian dari Polres Mataram, yang berjaga-jaga di luar lingkungan kampus.(*)