Mataram (ANTARA) - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajak pemerintah di semua tingkatan untuk memasifkan peran-peran imperatif negara guna memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
"Dengan kerendahan hati, kami mengajak pemerintah dari pusat sampai bawah, mari kita masifkan peran-peran imperatif negara untuk memberdayakan mereka yang tidak beruntung nasibnya agar memperoleh keadilan sosial," kata Ketua PP Muhammadiyah Kiai Haji Haedar Nashir di Semarang, Kamis.
Baca juga: Muhammadiyah diminta membantu percepatan desa mandiri di Kalbar
Hal tersebut disampaikan Haedar usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Majelis Pelayanan Sosial dan Amal Usaha Muhammadiyah Sosial 2019 dengan tema "Gerakan Pelayanan Sosial Muhammadiyah untuk Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Bangsa" di Hotel Horison Nindya Semarang.
Ia menjelaskan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan kemasyarakatan yang sudah melembaga. Ketika melakukan usaha pemberdayaan masyarakat yang kurang beruntung, menggunakan koridor sistem kelembagaan yang jauh lebih bermanfaat untuk jangka panjang daripada fungsi-fungsi kedermawanan yang sifatnya temporer.
"Kami ingin memobilisasi kedermawanan menjadi lembaga. Kalau orang-orang kaya mengeluarkan Rp1 miliar untuk menyantuni anak yatim piatu, itu baik. Akan tetapi, coba kalau uang tersebut dipakai untuk beasiswa, itu jauh lebih produktif dan itu yang disebut proses transformasi pelayanan sosial," ujarnya.
Ia menyebutkan rakornas yang akan dilaksanakan 3 s.d. 6 Juli 2019 menghimpun para pekerja sosial dan para pimpinan yang bergerak di bidang pelayanan sosial di seluruh Indonesia untuk merevitalisasi muatan pada fungsi-fungsi pemberdayaan masyarakat miskin, yatim piatu, telantar, dan lanjut usia yang memerlukan santunan.
"Kami melakukan revitalisasi dalam formasi pelayanan sosial karena jujur, fungsi-fungsi seperti ini dianggap karitatif saja atau pelayanan memberi, padahal Indonesia masih punya 25,9 juta orang miskin dan 24,7 juta lansia, serta anak jalanan, orang telantar, masyarakat di daerah pesisir dan 3T (tertinggal, terdepan, terluar)," katanya.
Baca juga: Muhammadiyah dorong pemulihan hubungan Jokowi dan Prabowo saat Syawal
Menurut dia, perlu menjadi paradigma masyarakat dan pemerintah untuk melakukan usaha-usaha imperatif.
"Kalau kami fungsinya filantropi, pemerintah harus lakukan kebijakan imperatif agar masyarakat yang nasibnya tidak beruntung di negeri ini bisa makin berdaya, maju, dan memperoleh keadilan sosial karena itu amanat konstitusi," ujarnya.
Kerja sama Muhammadiyah dengan pemerintah, kata dia, menjadi keniscayaan, apalagi pihaknya mempunyai program pelayanan sosial hingga ke pelosok-pelosok, bahkan didukung oleh rumah
"Dengan kerendahan hati, kami mengajak pemerintah dari pusat sampai bawah, mari kita masifkan peran-peran imperatif negara untuk memberdayakan mereka yang tidak beruntung nasibnya agar memperoleh keadilan sosial," kata Ketua PP Muhammadiyah Kiai Haji Haedar Nashir di Semarang, Kamis.
Baca juga: Muhammadiyah diminta membantu percepatan desa mandiri di Kalbar
Hal tersebut disampaikan Haedar usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Majelis Pelayanan Sosial dan Amal Usaha Muhammadiyah Sosial 2019 dengan tema "Gerakan Pelayanan Sosial Muhammadiyah untuk Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Bangsa" di Hotel Horison Nindya Semarang.
Ia menjelaskan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan kemasyarakatan yang sudah melembaga. Ketika melakukan usaha pemberdayaan masyarakat yang kurang beruntung, menggunakan koridor sistem kelembagaan yang jauh lebih bermanfaat untuk jangka panjang daripada fungsi-fungsi kedermawanan yang sifatnya temporer.
"Kami ingin memobilisasi kedermawanan menjadi lembaga. Kalau orang-orang kaya mengeluarkan Rp1 miliar untuk menyantuni anak yatim piatu, itu baik. Akan tetapi, coba kalau uang tersebut dipakai untuk beasiswa, itu jauh lebih produktif dan itu yang disebut proses transformasi pelayanan sosial," ujarnya.
Ia menyebutkan rakornas yang akan dilaksanakan 3 s.d. 6 Juli 2019 menghimpun para pekerja sosial dan para pimpinan yang bergerak di bidang pelayanan sosial di seluruh Indonesia untuk merevitalisasi muatan pada fungsi-fungsi pemberdayaan masyarakat miskin, yatim piatu, telantar, dan lanjut usia yang memerlukan santunan.
"Kami melakukan revitalisasi dalam formasi pelayanan sosial karena jujur, fungsi-fungsi seperti ini dianggap karitatif saja atau pelayanan memberi, padahal Indonesia masih punya 25,9 juta orang miskin dan 24,7 juta lansia, serta anak jalanan, orang telantar, masyarakat di daerah pesisir dan 3T (tertinggal, terdepan, terluar)," katanya.
Baca juga: Muhammadiyah dorong pemulihan hubungan Jokowi dan Prabowo saat Syawal
Menurut dia, perlu menjadi paradigma masyarakat dan pemerintah untuk melakukan usaha-usaha imperatif.
"Kalau kami fungsinya filantropi, pemerintah harus lakukan kebijakan imperatif agar masyarakat yang nasibnya tidak beruntung di negeri ini bisa makin berdaya, maju, dan memperoleh keadilan sosial karena itu amanat konstitusi," ujarnya.
Kerja sama Muhammadiyah dengan pemerintah, kata dia, menjadi keniscayaan, apalagi pihaknya mempunyai program pelayanan sosial hingga ke pelosok-pelosok, bahkan didukung oleh rumah