Mataram (ANTARA) - Pihak berwenang di Hong Kong bersiap menghadapi gangguan besar-besaran di sektor bisnis pada Senin saat aksi mogok massal mengancam akan melumpuhkan sebagian pusat bisnis Asia tersebut, dengan lebih dari 200 penerbangan dibatalkan di tengah aksi protes antipemerintah.
Aksi mogok tersebut menyusul protes kekerasan akhir pekan, yang menurut pemerintah mendorong kota tersebut "ke batas yang sangat berbahaya."
Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam menuturkan akan menggelar konferensi pers pukul 10 pagi waktu setempat.
Polisi menangkap 44 orang pascabentrokan semalam saat pihaknya menembakkan gas airmata guna membubarkan massa yang cepat memadati kota tersebut.
Para penumpang berusaha keras untuk pergi bekerja pada Senin pagi, dengan banyak kereta dan layanan bus dihentikan sementara saat pengunjuk rasa memblokade keberangkatan kereta.
Kemacetan panjang juga terlihat di seluruh wilayah Hong Kong yang menuju ke jantung pusat bisnis. Sementara itu ratusan orang di bandara terlantar.
Hong Kong diguncang serentetan aksi protes selama beberapa bulan, yang bermula dari penentangan terhadap RUU ekstradisi yang akan memungkinkan warga Hong Kong diekstradisi ke China daratan untuk diadili. Sejak itulah berkembang seruan atas demokrasi yang lebih besar.
Aksi mogok tersebut menyusul protes kekerasan akhir pekan, yang menurut pemerintah mendorong kota tersebut "ke batas yang sangat berbahaya."
Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam menuturkan akan menggelar konferensi pers pukul 10 pagi waktu setempat.
Polisi menangkap 44 orang pascabentrokan semalam saat pihaknya menembakkan gas airmata guna membubarkan massa yang cepat memadati kota tersebut.
Para penumpang berusaha keras untuk pergi bekerja pada Senin pagi, dengan banyak kereta dan layanan bus dihentikan sementara saat pengunjuk rasa memblokade keberangkatan kereta.
Kemacetan panjang juga terlihat di seluruh wilayah Hong Kong yang menuju ke jantung pusat bisnis. Sementara itu ratusan orang di bandara terlantar.
Hong Kong diguncang serentetan aksi protes selama beberapa bulan, yang bermula dari penentangan terhadap RUU ekstradisi yang akan memungkinkan warga Hong Kong diekstradisi ke China daratan untuk diadili. Sejak itulah berkembang seruan atas demokrasi yang lebih besar.