Mataram (ANTARA) - Mantan calon wapres pada Pemilihan Presiden 2019 Sandiaga Uno
mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dan mempertimbangkan faktor keekonomian terkait rencana pemindahan ibu kota negara.
"Tentunya kami harus pelajari secara seksama usulan pemindahan ibu kota karena sekarang tentunya pada saat ekonomi yang memberatkan kita, mesti melihat dampak kepada taraf hidup rakyat, baik yang ada di Pulau Jawa maupun yang di seluruh wilayah Kalimantan," kata Sandiaga usai menghadiri sidang bersama DPR DPD RI 2019 di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan Jakarta pada Jumat.
Dia mengemukakan pemerintah harus mempertimbangkan secara matang mengenai jumlah biaya, sumber dana dan dampak untuk lapangan kerja serta bahan-bahan pokok.
Dia mengkhawatirkan harga properti berpotensi naik selain kenaikan biaya hidup.
Sandiaga menjelaskan pemindahan ibu kota akan memberikan dampak yang sangat besar.
"Dan kita harus belajar dari kesuksesan dan kegagalan dari pemindahan ibu kota di negara lain," ujar mantan Wagub DKI itu.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR-RI 2019 dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat.
Presiden telah memohon izin untuk memindahkan ibu kota pemerintahan ke Pulau Kalimantan.
"Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," kata Presiden saat pidato kenegaraan Sidang Bersama DPR dan DPD RI 2019.
Sebelumnya. pemerintah melalui beberapa lembaga dan kementerian telah mengkaji calon-calon daerah untuk ibu kota baru pemerintahan yang sebagian besar berada di Pulau Kalimantan.
Beberapa kawasan yang telah dikaji antara lain kawasan segitiga emas di Kalimantan Tengah yang meliputi Kabupaten Gunung Mas, Katingan serta Kota Palangka Raya.
"Tentunya kami harus pelajari secara seksama usulan pemindahan ibu kota karena sekarang tentunya pada saat ekonomi yang memberatkan kita, mesti melihat dampak kepada taraf hidup rakyat, baik yang ada di Pulau Jawa maupun yang di seluruh wilayah Kalimantan," kata Sandiaga usai menghadiri sidang bersama DPR DPD RI 2019 di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan Jakarta pada Jumat.
Dia mengemukakan pemerintah harus mempertimbangkan secara matang mengenai jumlah biaya, sumber dana dan dampak untuk lapangan kerja serta bahan-bahan pokok.
Dia mengkhawatirkan harga properti berpotensi naik selain kenaikan biaya hidup.
Sandiaga menjelaskan pemindahan ibu kota akan memberikan dampak yang sangat besar.
"Dan kita harus belajar dari kesuksesan dan kegagalan dari pemindahan ibu kota di negara lain," ujar mantan Wagub DKI itu.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR-RI 2019 dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat.
Presiden telah memohon izin untuk memindahkan ibu kota pemerintahan ke Pulau Kalimantan.
"Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," kata Presiden saat pidato kenegaraan Sidang Bersama DPR dan DPD RI 2019.
Sebelumnya. pemerintah melalui beberapa lembaga dan kementerian telah mengkaji calon-calon daerah untuk ibu kota baru pemerintahan yang sebagian besar berada di Pulau Kalimantan.
Beberapa kawasan yang telah dikaji antara lain kawasan segitiga emas di Kalimantan Tengah yang meliputi Kabupaten Gunung Mas, Katingan serta Kota Palangka Raya.