Mataram (ANTARA) - Kapolda Papua Barat, Brigjen Herry Rudolf Nahak, menyatakan wilayahnya sudah cukup aman namun dunia maya masih bergemuruh terkait isu-isu negatif tentang Papua.
"Di permukaan memang sudah cukup aman tapi di dunia maya, masih banyak konten hoaks dan provokatif terkait Papua. Sehingga Kominfo belum bisa membuka blokir jaringan internet secara total," kata Kapolda di Manolwari, Rabu.
Informasi dari Mabes Polri sesuai data Kominfo, sebut Kapolda, setidaknya ada 500 ribu kanal atau URL menyebarkan informasi negatif tentang Papua. Pemblokiran internet dilakukan untuk membendung agar hal itu tidak berpengaruh terhadap situasi keamanan baik di Papua maupun Papua Barat.
Nahak mengemukakan, 500 ribu kanal tersebut seluruhnya menyebarkan isu provokatif dan berita bohong tentang Papua, diantaranya informasi yang bersifat politis dan mengarah pada referendum.
"Secara umum kita aman, hari ini tidak ada gerakan massa demonstrasi. Kemarin ada demo, dan itu hanya di Manokwari berlangsung aman. Sedangkan daerah lain seluruhnya landai dan masyarakat beraktivitas seperti biasa," kata Herry lagi.
Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara pada kesempatan sebelumnya di Jakarta menyatakan hingga 2 September 2019 pihaknya mendeteksi setidaknya ada 555 ribu URL atau kanal yang digunakan untuk menyebarkan hoaks. URL penyebar hoaks Papua terdeteksi berasal dari luar negeri yang berada di 20 negara, diantaranya di wilayah Eropa.
Menurutnya, dari 500 ribu lebih URL tersebut, 100 ribu lebih diantaranya orisinal akun memposting hoaks. Penyebaran hoaks provokasi yang sifatnya mengadu domba tertinggi, dicatat pada 30 Agustus 2019 yang angkanya mencapai 75 ribu.
Kapolda menambahkan, aparat pengamanan saat ini masih terus bersiaga mengantisipasi gangguan keamanan di provinsi tersebut. Personil Brigade Mobil yang di-BKO-kan dari sejumlah Polda wilayah Indonesia Tengah dan Timur masih berada Papua Barat.
"Kehadiran mereka untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, sekaligus untuk mempercepat proses pemulihan," ujar Kapolda lagi.
"Di permukaan memang sudah cukup aman tapi di dunia maya, masih banyak konten hoaks dan provokatif terkait Papua. Sehingga Kominfo belum bisa membuka blokir jaringan internet secara total," kata Kapolda di Manolwari, Rabu.
Informasi dari Mabes Polri sesuai data Kominfo, sebut Kapolda, setidaknya ada 500 ribu kanal atau URL menyebarkan informasi negatif tentang Papua. Pemblokiran internet dilakukan untuk membendung agar hal itu tidak berpengaruh terhadap situasi keamanan baik di Papua maupun Papua Barat.
Nahak mengemukakan, 500 ribu kanal tersebut seluruhnya menyebarkan isu provokatif dan berita bohong tentang Papua, diantaranya informasi yang bersifat politis dan mengarah pada referendum.
"Secara umum kita aman, hari ini tidak ada gerakan massa demonstrasi. Kemarin ada demo, dan itu hanya di Manokwari berlangsung aman. Sedangkan daerah lain seluruhnya landai dan masyarakat beraktivitas seperti biasa," kata Herry lagi.
Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara pada kesempatan sebelumnya di Jakarta menyatakan hingga 2 September 2019 pihaknya mendeteksi setidaknya ada 555 ribu URL atau kanal yang digunakan untuk menyebarkan hoaks. URL penyebar hoaks Papua terdeteksi berasal dari luar negeri yang berada di 20 negara, diantaranya di wilayah Eropa.
Menurutnya, dari 500 ribu lebih URL tersebut, 100 ribu lebih diantaranya orisinal akun memposting hoaks. Penyebaran hoaks provokasi yang sifatnya mengadu domba tertinggi, dicatat pada 30 Agustus 2019 yang angkanya mencapai 75 ribu.
Kapolda menambahkan, aparat pengamanan saat ini masih terus bersiaga mengantisipasi gangguan keamanan di provinsi tersebut. Personil Brigade Mobil yang di-BKO-kan dari sejumlah Polda wilayah Indonesia Tengah dan Timur masih berada Papua Barat.
"Kehadiran mereka untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, sekaligus untuk mempercepat proses pemulihan," ujar Kapolda lagi.