Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memulai program Digitalisasi Sekolah dari daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia untuk mewujudkan kemerataan.

"Sesuai dengan visi bapak Presiden yaitu membangun dari pinggiran maka kita mulai dari pinggir, dan nanti semakin ke tengah. Sehingga kita mulai dari yang paling tertinggal," ungkap Mendikbud Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Digitalisasi Sekolah di Perpustakaan Kemendikbud di Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa.

Program Digitalisasi Sekolah adalah terobosan baru Kemendikbud memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membantu siswa dan guru dalam proses belajar dan mengajar.

Peluncuran resmi program itu sendiri akan dilakukan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada Rabu (18/9) ditandai dengan pembagian gawai tablet kepada 1.142 siswa di daerah tersebut, yang merupakan kepulauan paling utara di Selat Karimata.

Menurut Mendikbud Muhadjir, Kemendikbud siap meluncurkan platform digital setelah selesai mempersiapkan platform digital Rumah Belajar untuk mendukung proses pembelajaran menggunakan gawai.

Penyediaan gawai seperti tablet dan komputer sendiri akan dilakukan secara bertahap hingga mampu mencapai 36.281 sekolah pada 2019.

Menurutnya, gawai tablet akan diberikan kepada sekolah-sekolah setelah memastikan mumpuni akan akses internet dan listrik.

Penganggaran gawai tablet dan peralatan komputer lainnya itu diambil dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja yang memang mengicar daerah 3T.

Menurut Mendikbud Muhadjir, program Digitalisasi Sekolah sendiri adalah salah satu bentuk usaha untuk menghilangkan kesenjangan dan mencapai pemerataan pendidikan.

Lewat program itu, daerah-daerah 3T akan berusaha dinaikkan kualitas bahan pembelajarannya sehingga bisa sejajar atau setidaknya mendekati wilayah yang memiliki akses bahan pelajaran yang lebih bagus.

"Saya yakin dengan digitalisasi ini semua hambatan akibat kesenjangan struktural dan spasial akan bisa diselesaikan dengan digitalisasi ini," ungkap Mendikbud Muhadjir.

Kesenjangan struktur yang dimaksud adalah akibat aturan dan spasial adalah karena wilayah, ungkap Mendikbud.