Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, Partai Golkar akan lebih berkembang dan maju jika ketua umumnya fokus dan tidak rangkap jabatan di pemerintahan.
"Gokar itu partai besar, mesti diurusi dengan serius dan fokus, agar lebih maju dan berkembang. Buktinya target Golkar dalam Pileg 2019 tak tercapai," ujar Pangi, di Jakarta, Jumat.
Bahkan, lanjut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak periode pertama kepemimpinannya sudah menegaskan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan dalam kabinetnya.
Seperti diketahui, Jokowi pada periode kedua ini menunjuk Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto sebagai Menteti Koordinator Bidang Ekonomi.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini pun menduga bahwa ditunjuknya Airlangga sebagai Menko merupakan sinyal bahwa Jokowi tak lagi merestui Airlangga menjadi Ketua Umum Golkar.
Menurut dia, Jokowi tidak punya beban politik lagi seperti periode pertama menjadi presiden, karena tidak mungkin diusung lagi ketiga kalinya pada 2024 mendatang.
"Kecuali fokus bekerja dan memenuhi janji-janji politiknya, dan itu butuh pembantu-pembantu yang fokus dan mencurahkan waktunya membantu presiden. Tidak menjadi menteri dan sambil mengurus partai atau sebaliknya," ujar Pangi.
Sementara itu, Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan dirinya akan maju dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2019.
Dia mengatakan, dirinya maju dalam kontestasi tersebut karena ada komitmen yang tidak dipenuhi oleh Airlangga Hartarto.
"Jadi kalau kemudian pada akhirnya hari ini saya menyatakan maju itu karena ada komitmen yang tidak ditunjukkan atau tidak dipenuhi. Karena saya dalam posisi sulit, para pendukung saya sudah melakukan pengorbanan karena mendukung," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
"Gokar itu partai besar, mesti diurusi dengan serius dan fokus, agar lebih maju dan berkembang. Buktinya target Golkar dalam Pileg 2019 tak tercapai," ujar Pangi, di Jakarta, Jumat.
Bahkan, lanjut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak periode pertama kepemimpinannya sudah menegaskan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan dalam kabinetnya.
Seperti diketahui, Jokowi pada periode kedua ini menunjuk Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto sebagai Menteti Koordinator Bidang Ekonomi.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini pun menduga bahwa ditunjuknya Airlangga sebagai Menko merupakan sinyal bahwa Jokowi tak lagi merestui Airlangga menjadi Ketua Umum Golkar.
Menurut dia, Jokowi tidak punya beban politik lagi seperti periode pertama menjadi presiden, karena tidak mungkin diusung lagi ketiga kalinya pada 2024 mendatang.
"Kecuali fokus bekerja dan memenuhi janji-janji politiknya, dan itu butuh pembantu-pembantu yang fokus dan mencurahkan waktunya membantu presiden. Tidak menjadi menteri dan sambil mengurus partai atau sebaliknya," ujar Pangi.
Sementara itu, Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan dirinya akan maju dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2019.
Dia mengatakan, dirinya maju dalam kontestasi tersebut karena ada komitmen yang tidak dipenuhi oleh Airlangga Hartarto.
"Jadi kalau kemudian pada akhirnya hari ini saya menyatakan maju itu karena ada komitmen yang tidak ditunjukkan atau tidak dipenuhi. Karena saya dalam posisi sulit, para pendukung saya sudah melakukan pengorbanan karena mendukung," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.