Mataram, 8/3 (ANTARA) - Pasangan calon  bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) periode 2010-2015, KH Zulkifli Muhadly dan H Mala Rahman,  menargetkan perolehan suara 75 persen pada pilkada 26 April 2010.

         Calon Bupati KSB, Nusa Tenggara Barat,  KH Zulkifli Muhadly yang merupakan calon "incumbent" di Taliwang, Senin, mengatakan hampir seluruh desa di KSB merupakan basis massa pendukungnya, karena itu dirinya  optimis mampu meraup 75 persen suara pada pilkada yang akan berlangsung waktu dekat ini.

         "Pada pemilihan bupati/wakil bupati KSB periode sebelumnya kami meraih 32 persen suara, dengan dua pasangan kandidat sekarang kami optimistis bisa meraih 75 persen suara," kata calon bupati KSB nomor urut 2 ini.

         Ia mengatakan pihaknya tidak memberikan janji muluk kepada masyarakat, karena selama lima tahun menjadi bupati telah banyak keberhasilan yang telah dicapai, antara lain pendidikan dan kesehatan gratis serta berhasil membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

         Zulkifli mengatakan untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di KSB pihaknya telah membangun berbagai fasilitas, antara lain pada 2010  mulai dibangun pelabuhan bongkar muat peti kemas di Desa Labuan Lalar, Kecamatan Taliwang.

         "Dermaga bongkar muat peti kemas yang sedang dibangun saat ini memiliki arti penting untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di daerah ini, dan masih banyak infrastruktur lain yang akan dibangun," katanya.

         Ia berjanji akan tetap berjuang meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. "Semua ini akan bisa direalisasikan kalau saya ia terpilih kembali untuk periode 2010-2015," katanya.

         Pasangan Zulkifli Muhadly-Mala Rahman juga berjanji jika terpilih nanti akan mengasuransikan seluruh nelayan yang ada di KSB, tujuannya untuk memberikan ketenangan bagi nelayan dan keluarganya saat mencari nafkah di laut.

         Selain itu pasangan bupati/wakil bupati dengan  urut 2  ini juga akan membebaskan para petani yang tidak mampu dari kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).(*)