Mataram (ANTARA) - Sepanjang 2019 nyata diketahui secara umum ada beberapa usaha BUMN yang mencuat ke publik dengan prestasi dan "image" yang kurang baik antar lain konflik internal, masalah korupsi, usaha yang selalu rugi akibat tata kelola yang tidak tepat.
Beberapa unit usaha tersebut antara lain kasus PT Krakatau Steel, Pt Garuda, dan Pt Asuransi Jiwasraya , PT Bank Mandiri, Pt Pertamina termasuk Pt Pos Indonesia. Jadi Menteri BUMN harus tegas, bergerilya cari akar masalah bukan sekedar membuat kebijakan tambal sulam yang sifatnya sementara.
Dengan kondisi unit usaha BUMN seperti ini dapat diartikan sebagai sinyal petanda buruk sekaligus "PR" besar bagi Kementerian BUMN di tahun 2020, karena diketahui ada 142 unit usaha BUMN, hanya beberapa BUMN yang mampu dan dapat menghasilkan kontribusi kinerja bagus sedangkan ratusan unit BUMN lain belum bisa maksimal malah ada beberapa yang defisit keuangan sehingga layak unit usaha ini dikaji guna dilikuidasi daripada menjadi beban negara.
Bahwa kejadian ini bermula dari banyak kinerja usaha BUMN yang dikelola tidak dengan baik dan apa yang dilaporkan pada pimpinan tidak sama dengan kenyataan di lapangan. Contoh yang telah terjadi pada 2019 antara lain, kasus PT Krakatau Steel, Pt Garuda, dan Pt Asuransi Jiwasraya , PT Bank Mandiri, PT Pelindo, Pt Pertamina, termasuk Pt Pos Indonesia.
Jadi Menteri BUMN harus tegas, cari sumber masalah, agar PR besar dan dosa turunan di lembaga usaha BUMN ini tidak terjadi lagi dan segera dituntaskan, karena selama ini dengan diganti pimpinannya semata belum dapat menyelesaikan masalah, karena akar masalah tidak diselesaikan sehingga selalu muncul potensi masalah di masa yang akan datang dengan berbagai alasan atau mencari kambing hitam.
Kasus dan fenomena unit BUMN yang terjadi ini bisa jadi pintu masuk untuk renovasi total manajemen dan lebih khusus memeriksa tata kelola keuangan karena cenderung bermasalahnya unit usaha BUMN berawal dari tidak transparannya data penerimaan keuangan yang dihasilkan, disinilah salah satu sumber masalah utama BUMN.
Ada baiknya menteri BUMN membuat tim kerja untuk menyisir kinerja dan keuangan termasuk program program usaha di unit BUMN dengan lebih detail, rinci dan maksimal melalui audit dari hulu sampai hilir dengan dilakukan ini akan diketahui sumber masalah ada dimana, dan kapan terjadi dan biasanya sumber masalah kebanyakan itu ada pada pimpinan dan kebijakan pimpinan bukan pada anak buah (bawahan).
Azmi Syahputra
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)
Beberapa unit usaha tersebut antara lain kasus PT Krakatau Steel, Pt Garuda, dan Pt Asuransi Jiwasraya , PT Bank Mandiri, Pt Pertamina termasuk Pt Pos Indonesia. Jadi Menteri BUMN harus tegas, bergerilya cari akar masalah bukan sekedar membuat kebijakan tambal sulam yang sifatnya sementara.
Dengan kondisi unit usaha BUMN seperti ini dapat diartikan sebagai sinyal petanda buruk sekaligus "PR" besar bagi Kementerian BUMN di tahun 2020, karena diketahui ada 142 unit usaha BUMN, hanya beberapa BUMN yang mampu dan dapat menghasilkan kontribusi kinerja bagus sedangkan ratusan unit BUMN lain belum bisa maksimal malah ada beberapa yang defisit keuangan sehingga layak unit usaha ini dikaji guna dilikuidasi daripada menjadi beban negara.
Bahwa kejadian ini bermula dari banyak kinerja usaha BUMN yang dikelola tidak dengan baik dan apa yang dilaporkan pada pimpinan tidak sama dengan kenyataan di lapangan. Contoh yang telah terjadi pada 2019 antara lain, kasus PT Krakatau Steel, Pt Garuda, dan Pt Asuransi Jiwasraya , PT Bank Mandiri, PT Pelindo, Pt Pertamina, termasuk Pt Pos Indonesia.
Jadi Menteri BUMN harus tegas, cari sumber masalah, agar PR besar dan dosa turunan di lembaga usaha BUMN ini tidak terjadi lagi dan segera dituntaskan, karena selama ini dengan diganti pimpinannya semata belum dapat menyelesaikan masalah, karena akar masalah tidak diselesaikan sehingga selalu muncul potensi masalah di masa yang akan datang dengan berbagai alasan atau mencari kambing hitam.
Kasus dan fenomena unit BUMN yang terjadi ini bisa jadi pintu masuk untuk renovasi total manajemen dan lebih khusus memeriksa tata kelola keuangan karena cenderung bermasalahnya unit usaha BUMN berawal dari tidak transparannya data penerimaan keuangan yang dihasilkan, disinilah salah satu sumber masalah utama BUMN.
Ada baiknya menteri BUMN membuat tim kerja untuk menyisir kinerja dan keuangan termasuk program program usaha di unit BUMN dengan lebih detail, rinci dan maksimal melalui audit dari hulu sampai hilir dengan dilakukan ini akan diketahui sumber masalah ada dimana, dan kapan terjadi dan biasanya sumber masalah kebanyakan itu ada pada pimpinan dan kebijakan pimpinan bukan pada anak buah (bawahan).
Azmi Syahputra
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)