Lombok Barat, NTB, 4/10 (ANTARA)- Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdangan Lombok Barat Joko Wiratno, SE mengatakan penyaluran minyak tanah oleh Pertamina ke daerah ini harus transparan.
"Hal ini penting dilakukan agar minyak tanah bersubsidi betul-betul tepat sasaran diterima oleh mereka yang berhak," katanya kepada wartawan kantor bupati, Senin.
Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang mencapai 600 ribu jiwa, seharusnya Lombok Barat mendapat minyak tanah 58 kiloliter per hari dari total 115 kiloliter untuk rayon A yang melayani Lombok Barat, Kota Mataram dengan penduduk 380 ribu jiwa dan Lombok Utara sekitar 200 ribu jiwa.
Dalam distribusi minyak tanah, kata dia, Pertamina hendaknya menyesuaikan dengan jumlah penduduk sehingga dari alokasi untuk Lombok Barat sebanyak 58 kiloliter, 10 kiloliter di antaranya untuk kebutuhan operasi minyak tanah, dan 48 kiloliter distribusikan ke pangkalan.
"Kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah di daerah ini yang menembus angka hingga Rp10.000/liter salah satunya disebabkan kurang adilnya distribusi," katanya.
Di samping itu, tambah Joko, pihaknya juga meminta Pertamina mulai memisahkan pembagian rayon sesuai dengan daerah untuk mempermudah pengontrolan alokasi jatah sekaligus menghindari adanya agen yang menyalurkan minyak tanah bersubsisi kepada bukan sasarannya.
"Kami sudah menyurati Pertamina untuk mempertimbangkan masalah ini agar minyak tanah bersubsidi dapat dinikmati rakyat kecil," katanya. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
