Mataram, 18/1 (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH. M. Zainul Majdi mengusulkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) H. Abdul Malik, sebagai calon Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Regional NTB, yang akan memulai aktivitas perkuliahannya di Mataram, pertengahan Maret mendatang.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H.M. Zaini, di Mataram, Selasa, mengatakan, usulan gubernur tentang calon Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional NTB itu sudah sampai di meja Mendagri.
"Tinggal tunggu saja penetapan Mendagri, dan hanya satu calon yang diusulkan Pak Gubernur," ujarnya.
Abdul Malik menjabat Sekda NTB sejak awal 2008 hingga 10 Nopember 2010 dan sempat diperpanjang dua kali ketika memasuki usia 56 tahun. Setelah itu, Malik dialihkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dipersiapkan sebagai dosen IPDN Regional NTB.
Zaini mengatakan, Direktur IPDN Regional NTB itu akan dibantu oleh tiga orang Asisten Direktur (Asdir) namun calon-calonnya belum diproses karena masih menunggu petunjuk pusat.
Para calon Asdir IPDN NTB itu merupakan kalangan akademis yang bergelar doktor dan dianggap mumpuni.
"Ada sejumlah doktor di NTB yang layak menjadi Asdir IPDN Regional NTB seperti Doktor Syahruddin dan doktor lainnya," ujarnya.
Menurut Zaini, sambil menunggu penetapan Direktur IPDN Regional NTB itu, pihaknya sudah mulai menyiapkan gedung dan fasilitas pendukung penyelenggaraan perkuliahaan.
Pemprov NTB telah mengantongi surat edaran Mendagri Nomor 82.1/77/SJ-10 Januari 2011 tentang Penyelenggaraan IPDN Regional NTB, yang akan dimulai pertengahan Maret 2011.
Mendagri atau pejabat yang mewakili akan datang ke NTB untuk meresmikan dimulainya penyelenggaraan IPDN Regional NTB itu.
Aktivitas perkuliahannya akan berlangsung di kampus sementara yakni dalam kompleks Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi NTB di Mataram, dengan jumlah praja sebanyak 150 orang, yang sudah menjalani perkuliahan semester I di IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
"Perkuliahan di IPDN Regional Mataram langsung semester II, hingga perkuliahan semester berikutnya sampai pembangunan kampus IPDN Regional NTB dirampungkan," ujarnya.
Mendagri, kata Zaini, juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 60 tahun 2011 tentang Penetapan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Lokasi Pembangunan Kampus IPDN Regional NTB.
Lokasi tersebut yakni Desa Puyung, Kabupaten Lombok Tengah. Di desa itu terdapat lahan seluas 73 hektare milik Pemerintah Provinsi NTB yang dulunya merupakan kawasan perkebunan inti kapas.
Sejak 2008 pemerintah berencana melebur IPDN Jatinangor menjadi IPDN Regional yang penyelenggaraannya di lima kota di Indonesia, yakni Mataram (NTB), Makasar (Sulawesi Selatan), Bukit Tinggi (Sumatera Barat), Banjar Baru (Kalimantan Selatan) dan Malang (Jawa Timur).
Setiap IPDN Regional itu memiliki jurusan yang berbeda yakni Manajemen Pembangunan, Manajemen Sumber Daya Manusia(SDM), Manajemen Keuangan, Manajemen Kependudukan dan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat.
Namun, belakangan pemerintah menambah dua lokasi lagi masing-masing di Papua dan Kalimantan Barat sehingga nantinya akan ada tujuh lokasi kampus IPDN Regional, termasuk di NTB.(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
