Kepengurusan BPPD NTB dirombak

Lombok Tengah, NTB (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat merombak kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB. 

"SK kepengurusan BPPD NTB yang baru sudah ditandatangani Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah. Perombakan ini penyegaran kepegurusan untuk memperkuat strategis dan kinerja promosi pariwisata, khususnya di masa pandemi," kata Kepala Dinas Pariwisata NTB, H Lalu Moh Faozal di sela kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Rabu.

Sembilan nama yang masuk dalam SK unsur penentu kebijakan BPPD NTB antara lain, Dr Ainuddin, Leja Kodi, I Ketut Murta Jaya, Askar DG Kamis, Ali Akbar, Gotami Nandiswari, Arui Garmono, Lia Rosida, dan Baiq Ika Wahyu Wardhani.

Faozal mengatakan, proses perombakan kepengurusan BPPD NTB ini dilakukan sejak awal Januari 2021. Dinas Pariwisata mengusulkan berapa nama yang meliputi asosiasi pariwisata, asosiasi penerbangan, asosiasi profesi, dan  akademisi kepariwisataan.

"Ada beberapa nama kita usulkan ke pimpinan, dan yang disetujui 9 nama yang masuk dalam SK tersebut. Rencananya pengurus BPPD NTB baru ini akan dikukuhkan pada Senin 8 Maret mendatang," kata Faozal.

Faozal menegaskan, tidak ada masalah krusial dengan kepengurusan yang lama. Kinerja mereka bagus dan pelaporan kegiatannya juga sangat akuntabel. Namun, di masa pandemi pemerintah menimbang perlu ada penyegaran untuk menghadirkan inovasi-inovasi strategi promosi pariwisata di masa pandemi ini.

"Pemerintah NTB khususnya Dinas Pariwisata NTB sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas kinerja dan sinergitas yang dilakukan pengurus BPPD NTB lama. Perubahan ini semata untuk penyegaran, bukan karena ada masalah yang krusial dengan kinerja kepengurusan BPPD sebelumnya," katanya.

Perombakan kepengurusan BPPD NTB ini, papar dia, sudah mengacu kepada Pergub nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Unsur Penentu Kebijakan BPPD NTB.

Menurutnya, dalam Pergub dimaksud diatur bahwa Dinas Pariwisata NTB mengusulkan nama-nama calon unsur penentu kebijakan BPPD NTB kepada kepala daerah. Pergub tersebut juga mengatur bahwa tidak lagi diperlukan rekomendasi asosiasi untuk calon anggota yang diusulkan.

"Prosesnya sudah berjalan sesuai aturan. Kami berharap kepengurusan BPPD NTB yang baru nanti bisa bekerja dengan profesional untuk kepariwisataan NTB ini," katanya.

Ia menambahkan pasca pengukuhan kepengurusan BPPD NTB yang baru, Senin pekan depan, pihak Dinas Pariwisata NTB juga akan menggelar kegiatan pertemuan antara BPPD NTB dengan para Ketua atau perwakilan asosiasi pariwisata yang ada. Tujuannya, agar BPPD NTB bisa menyampaikan gagasan dan inovasi mereka, sekaligus berdiskusi dan menyerap masukan dari stakeholders kepariwisataan.

"Rencanya Rabu pekan depan, akan diadakan pertemuan lengkap BPPD NTB dengan asosiasi. Ini diharapkan dapat membuka sinergitas yang lebih baik ke depan," kata Faozal.

Dewan Penasehat ASITA NTB, H Lalu Akram Wirahadi mengatakan, pola promosi dan pemasaran pariwisata memang harus terus berubah dan mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi saat ini.

Ia berharap BPPD NTB yang baru bisa menjawab tantangan ke depan, dengan menunjukan kinerja yang profesional.

"Perombakan ini kan kebutuhan untuk pariwisata NTB, dan semua proses sudah dilakukan perdasarkan Pergub, jadi alasannya jelas. Yang terpenting BPPD NTB harus bekerja maksimal dan profesional, artinya mereka kan dibiayai pemerintah dalam tugas dan fungsinya. Jadi gunakan kepercayaan itu sebaik mungkin, buktikan dengan kerja-kerja yang profesional," katanya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) NTB, H Lalu M Thahrir mengatakan, sebenarnya dengan dan tanpa adanya BPPD NTB para pelaku wisata sudah berjibaku berupaya dalam memajukan pariwisata NTB melalui kapasitas dan bidang masing-masing.

Sehingga ia berharap, dengan kepengurusan yang baru ini, eksistensi BPPD NTB benar-benar dirasakan manfaatnya.

"Ya bagi kami siapapun bisa menjadi anggota BPPD NTB. Yang terpenting kuncinya mereka harus mau mendengar dan benar-benar bersinergi dengan asosiasi," katanya.

Ia berharap, BPPD NTB ke depan menyusun program dan kegiatannya berbasis potensi dan peluang yang ada di daerah. Diskusi dan masukan dari asosiasi pariwisata harus tetap dilakukan demi sinergitas ke depannya.

Ketua ASITA NTB, Dewantoro Umbu Joka mengatakan, asosiasi pariwisata akan selalu mendukung kebijakan pemerintah, termasuk Pemprov NTB.

Hanya saja, lanjutnya, dalam konteks perombakan kepengurusan BPPD NTB ini mungkin belum terkomunikasikan dan tersosialisasikan dengan baik. Sehingga ada kesalahpahaman dan menimbulkan sejumlah kritikan.

"Tapi kalau ini memang untuk kebaikan dan kemajuan pariwisata NTB ya saya pikir oke-oke sajalah. Yang penting kerja yang profesional, bersinergi dan jangan jalan sendiri," katanya.