Mataram, 27/5 (ANTARA) - Badan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat meminta para petani untuk menghindari persaingan sesama gabungan kelompok tani dan lebih meningkatkan koordinasi agar berhasil mengembangkan bantuan sosial dari pemerintah.
"Kami menyadari tingkat keberhasilan kelompok terkait kondisi teknis di lapangan. Faktor yang menentukan itu antara lain koordinasi sesama gabungan kelompok tani (Gapoktan)," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan, BKP NTB Nina Yulaida, di Mataram, Jumat.
Nina di hadapan belasan pengurus Gapoktan yang mengikuti pelatihan teknis administrasi keuangan dan lokakarya awal penerima dana bantuan sosial dari BKP Kementerian Pertanian, menilai Gapoktan pengelola dana bantuan sosial ketahanan pangan masih belum mampu melaporkan pengelolaan dana bantuan yang diberikan pemerintah secara tepat waktu.
"Tidak saja laporan tertulis, Gapoktan bahkan dimudahkan untuk melaporkan penggunaan dana melalui 'SMS Gateway'," katanya.
Nina menambahkan, laporan pengelolaan keuangan yang sering tidak tepat waktu menjadi kelemahan kelompok tani yang harus dibenahi.
Meskipun sifatnya dana hibah, lanjutnya, pihaknya menginginkan agar pengelolaan dana bantuan sosial tetap dilaporkan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.
"Gapoktan diminta supaya dana yang dikelolanya dilaporkan tepat waktu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah. Laporan tertulis barangkali membutuhkan waktu yang relatif lama, tetapi dengan adanya sistem 'SMS Gateway' bisa dipermudah," ujarnya.
Ia mengatakan, laporan keuangan pengurus Gapoktan merupakan salah satu aspek pembinaan dari pemerintah. Gapoktan dituntut untuk mengelola dana yang diterimanya secara transparan dan tepat sasaran.
Laporan keuangan yang baik adalah fondasi kuat untuk mencapai tahapan berikutnya. Apa pun penggunaan dananya, pencatatan keuangan penting sebagai pertanggungjawaban.
Pemerintah, lanjutnya, menaruh harapan besar kepada Gapoktan terutama yang mengelola lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) maupun lembaga usaha ekonomi produktif (LUEP) agar mampu menjadi penyangga ketahanan pangan di tingkat paling bawah.
Nani menyebutkan, LDPM yang dibentuk sejak 2009 hingga 2011 sudah mencapai 33 kelompok. Dari jumlah itu, LDPM yang sudah masuk tahap pengembangan sebanyak lima kelompok dan tahap penumbuhan delapan kelompok yang tersebar di enam kabupaten/kota di NTB.
"Tujuan dibentuknya LPDM di seluruh provinsi untuk menjaga agar harga gabah dan beras tidak jatuh, dengan kata lain pembelian oleh kelompok disyaratkan sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP)," katanya.(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
