Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ridwan Hidayat, membenarkan hal itu ketika dikonfirmasi di Mataram, Rabu.
Namun, mantan Penjabat Bupati Lombok Utara itu tidak ingin menyalahkan pihak mana pun terkait lemahnya pengawasan terhadap pondok pesantren (ponpes) di wilayah NTB sehingga ada ponpes garis keras yang luput dari pantauan.
"Ya begitu, tetapi tidak usah saling menyalahkan, mari kita bersama-sama meningkatkan pengawasannya, agar dapat mengetahui sejak dini aktivitas kelompok radikal yang berlindung dibalik ponpes," ujarnya.
Berdasarkan cacatan Polda NTB, Ponpes Umar bin KHatab yang didirikan oleh Ustadz Abrori M. Ali (anak dari Ustadz Ali) pada 2003 itu, memiliki 49 orang santri, termasuk Firdaus yang tewas akibat ledakan, dan Sa'ban Abdurrahman yang sedang menjalani pemeriksaan di Polda NTB dengan sangkaan membunuh anggota Polsek Bolo Brigadir Rokhmat, 30 Juni lalu.
Namun, aktivitas ponpes yang mengarah kepada aksi terorisme baru diketahui pemerintah setelah terjadi ledakan bom rakitan di salah satu ruangannya.
Pada Senin (11/7) sekitar pukul 15.30 Wita, terjadi ledakan yang diduga bom rakitan di salah satu ruangan dalam Ponpes Khilafiah Umar bin Khatab, yang menewaskan seorang pengurus ponpes yakni Firdaus.
Namun, polisi belum bisa langsung mengolah TKP karena pengurus ponpes selalu menghalang-halangi petugas yang hendak masuk ke ponpes itu, dan adanya sejumlah informasi yang menyatakan dalam ponpes itu ada bahan peledak dan sejumlah senjata api.
Pada Rabu (13/7) pukul 15.30 Wita, baru polisi melakukan penggerebekan di ponpes itu, dan menemukan sejumlah bahan peledak dan benda berbahaya lainnya.
Dalam penggerebekan itu, petugas menemukan sembilan buah bom molotov yang dirakit menggunakan botol, 30 batang anak panah, dua unit perangkat utama komputer (CPU) dan satu unit printer, sepucuk senapan angin, sebilah pedang, sebilah golok, sebilah kapak, satu unit telepon genggam (HP), satu peti Al Quran, dan selembar kaos/rompi seragam laskar Jamaah Anshory Taudid (JAT).
Petugas juga menemukan puluhan keping VCD jihad dan sejumlah bahan perakit bom seperti kabel, solder dan korek api.
Ridwan mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB berharap Kanwil Kementerian Agama NTB selaku institusi yang berkewenangan mengawasi ponpes, agar lebih giat lagi melakukan pengawasan.
"Itu harapan pemerintah daerah terhadap Kanwil Kementerian Agama NTB, dan kami pun akan ikut mengawasi sesuai kewenangan yang ada di daerah," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Kabupaten Lombok Timur H. M. Syarif Waliyullah, mengatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan tiga ponpes yang menganut paham Islam garis keras.
"Kami tidak mau menyebutkan nama-nama Ponpes itu secara detail biar tidak menimbulkan gejolak, tetapi kami terus melakukan pengawasan secara khusus terhadap tiga ponpes tersebut," ujarnya.
Namun, dua diantara ponpes tersebut lokasinya berada di wilayah Kecamatan Labuhan Haji, sedangkan satu lagi berada di wilayah Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lotim.
Menurut Syarif, pihaknya sudah cukup lama melakukan pengawasan terhadap ketiga ponpes tersebut, karena beraktivitas secara tertutup dan tidak banyak diketahui oleh publik. Apalagi, dikabarkan para santrinya dididik dan diberikan pelatihan militer.
Para ulama di wilayah Kabupaten Lombok Timur juga ikut membantu memberikan pencerahan dan pemahamanan kepada masyarakat mengenai jaringan tersebut.
Tujuannya agar bisa meredam pandangan keliru tentang Islam dalam kehidupan bermasyarakat di daerah itu. (Devi/*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
