"Kami terus berkoordinasi dengan kabupaten/kota yang punya potensi mengembangkan rumput laut agar segera merampungkan studi kelayakan itu," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Imam Maliki, di Mataram, Kamis.
Imam mengatakan, semua kabupaten/kota di Provinsi NTB memiliki potensi pengambangan rumput laut karena memiliki kawasan pesisir, namun sejauh ini baru tiga dari 10 kabupaten/kota yang menyiapkan studi kelayakannya, yakni Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima.
Karena itu, upaya koordinasi dengan Kepala Disperindag kabupaten/kota lainnya untuk merampungkan studi kelayakan pengembangan rumput laut, sebagai syarat pengajuan bantuan mesin pengolahan.
"Masih ada beberapa bulan ke depan, dan diupayakan studi kelayakan itu rampung dalam tahun ini, agar 2012 nanti bisa mendapat bantaun mesin pengolahan rumput laut dari Kementerian Perindustrian," ujarnya.
Studi kelayakan yang disyaratkan Kementerian Perindustrian itu mencakup berbagai aspek seperti SDM, infrastruktur dasar antara lain listrik dan air, serta biaya operasional.
Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Kementerian Perindustrian (Kemperin), Faiz Achmad, juga telah mengingatkan NTB untuk menyiapkan studi kelayakan itu, saat sosialisasi klaster industri pengolahan hasil laut, yang digelar di Mataram, 21 September lalu.
"Sekarang, bantuan mesin peralatan harus dilengkapi dengan studi kelayakan, dan itu penting sebagai persetujuan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan," ujarnya.
Menurut Faiz, jika NTB sudah menyampaikan studi kelayakan dalam pengajuan bantuan mesin pengolahan rumput laut maka Kementerian Perindustrian akan meneruskannya dalam bentuk usulan ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.
Kementerian Perindustrian pun telah mengidentifikasi daerah-daerah potensial pengembangan rumput laut olahan seperti NTB, dan untuk tahap awal akan diberikan satu unit dengan kepasitas memadai.
"Mesin itu untuk pengolahan rumput laut kering menjadi 'chips' yang mendatangkan nilai tambah lima kali lipat dibanding rumput laut kering," ujarnya.
Versi Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, produksi rumput laut NTB pun terus mengalami peningkatan dari sebanyak 32 ribu ton lebih di tahun 2006 menjadi 36 ribu ton lebih di tahun 2007 dan hampir 70 ribu ton di tahun 2008 dan 100 ribu ton di tahun 2009.
Bahkan, produktivitas itu masih bisa ditingkatkan lagi karena potensinya dapat mencapai 23 ribu hektare yang menyebar di berbagai kabupaten, yang sampai saaat ini baru 6.700 hektare yang dimanfaatkan.
Pemerintah Provinsi NTB pun sudah mencanangkan gerakan masyarakat pesisir berbasis rumput laut dengan target produksi di tahun 2013 yakni produksi rumput laut kering sebanyak 546.626,40 ton dengan kualitas rumput laut standar ekspor. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
