Istanbul (ANTARA) - Polisi Turki telah menahan lebih dari 120 orang di seluruh Turki, Selasa, sebagai bagian dari penyelidikan terhadap yang diduga hubungan antara aktivis Kurdi dan gerilyawan separatis, kata pejabat-pejabat keamanan.
Ratusan orang termasuk beberapa walikota terpilih, telah diadili dengan tuduhan memiliki hubungan dengan kelompok militan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), sebagai bagian dari kasus berusia dua tahun yang telah meningkatkan ketegangan di Turki tenggara yang sebagian besar warganya etnik Kurdi.
Peningkatan dalam kekerasan PKK dalam beberapa bulan belakangan telah memicu serangan artileri dan udara militer Turki di gunung yang berdekatan dengan Irak utara.
Polisi telah melakukan serangan fajar serempak di Istanbul dan provinsi-provinsi di tenggara, termasuk kota penting Diyarbakir, tempat 40 orang ditahan, termasuk seorang wakil pemimin partai politik penting Kurdi dan beberapa walikota.
Sebanyak 80 orang yang lain ditahan di kota terbesar Turki, Istanbul, kata sumber tersebut. Polisi Istanbul menolak berkomentar.
Laporan-laporan media mengatakan sekitar 20 orang juga ditahan di provinsi Gaziantep di tenggara, termasuk pemimpin lokal Partai Demokrasi dan Perdamaian Kurdi (BDP).
Penyelidikan itu dipusatkan pada organisasi yang disebut Uni Masyarakat Kurdistan (KCK), yang PKK bentuk pada 2005 dengan tujuan untuk menciptakan sistem politik Kurdinya sendiri, menurut dakwaan 2009.
Sekitar 150 politisi dan aktivis telah diadili di Diyarbakir, tempat sebuah gedung pengadilan yang besar secara khusus dibangun. Pengadilan yang sama diadakan di kota-kota lainnya d Turki.
Uni Eropa, yang Turki ingin masuki, dengan dekat menyaksikan kasus-kasus itu dan dampak hak asasi manusianya.
Anggota-anggota parlemen dari BDP telah mengucapkan sumpah mereka pada awal masa sidang dewan pada akhir pekan, mengakhiri pemboikotan yang dipicu oleh putusan pengadilan yang melarang beberapa calonnya yang terpilih, yang dipenjarakan dalam kasus-kasus KCK, mengambil kursi mereka.
Kekerasan baru itu merupakan kemunduran lain bagi prakarsa pemerintah untuk meningkatkan hak-hak minoritas Kurdi yang jumlahnya sekitar 15 juta dari 74 juta penduduk Turki.
Pemerintah partai AK pimpinan Perdana Menteri Tayyip Erdogan, segar dari kemenangan dalam pemilihan parlemen yang ketiga, Juni, ingin mencapai konsesus lintas-partai bagi konstitusi baru guna menggatikan konstitusi yang dirancang setelah kudeta militer 1980.
Lebih dari 40.000 orang telah tewas akibat konflik antara PKK dan negara sejak militan itu melancarkan pemberontakan bersenjata pada 1984. (*)