Mataram, 27/3 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta PT Pertamina menjamin keberlanjutan stok bahan bakar minyak bersubsidi agar tidak menjadi pemicu tindakan anarkis pascakenaikan harga 1 April 2012.
"Laporan Pertamina ke Pemprov NTB, stok BBM bersubsidi saat ini cukup untuk kebutuhan empat hari kedepan. Makanya kami minta Pertamina jamin keberlanjutannya," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Imam Maliki, pada pertemuan koordinasi yang digelar di Kampus Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram, Selasa.
Pertemuan tersebut, sebenarnya merupakan pertemuan Kapolda NTB Brigjen Polisi Arif Wachyunadi dengan para rektor di wilayah NTB, guna memantapkan langkah-langkah antisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun juga diundang pihak-pihak terkait termasuk Kepala Disperindag NTB.
Dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri pejabat Pertamina, namun Kepala Disperindag NTB mengungkapkan laporan Pertamina kepada Pemprov NTB, terkait stok BBM.
Imam mengatakan, stok BBM bersubsidi di Terminal BBM Ampenan, Pulau Lombok, dan Terminal Badas, Pulau Sumbawa, NTB saat ini cukup untuk kebutuhan empat hari ke depan atau sampai 30 Maret 2012.
Terminal BBM Ampenan, memenuhi kebutuhan untuk Pulau Lombok dan sekitarnya, per hari rata-rata menyalurkan 680 kilo liter (kl) Premium (bensin) dan 220 kl Solar.
Sedangkan Terminal BM Badas yang memenuhi kebutuhan Pulau Sumbawa dan sekitarnya, setiap harinya menyalurkan 280 KL Premium dan 170 KL Solar.
Dengan demikian, kebutuhan premium untuk masyarakat NTB mencapai hampir 900 kl/hari, dan solar hampir 400 kl/hari.
"Tentu stok BBM harus terdistribusi secara kontinyu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga Pertamina berjanji akan memasok stok baru sebelum stok lama habis terpakai. Tetapi harus ada jaminan dari Pertamina untuk keberlanjutannya," ujar Imam.
Menurut Imam, jaminan dari pihak Pertamina bahwa akan ada keberlanjutan stok BBM bersubsidi itu, diperlukan untuk menenangkan konsumen, karena rentan bergejolak.
Stok BBM harus tersedia secara berkelanjutan karena mulai 1 April 2012, berlaku harga baik yang lebih tinggi.
"Kalau harga naik dan stok terbatas maka hal itu akan memicu gejolak sosial dan berdampak pada stabilitas ekonomi di daerah ini," ujarnya di hadapan Kapolda NTB dan 38 orang rektor/pembantu rektor Se-NTB. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
