Mataram, 5/4 (Antara) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provisi Nusa Tenggara Barat akan menarik kembali bantuan kapal senilai Rp1,6 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Artha Jaya Desa Labuan Lalar, Kabupaten Sumbawa Barat.

  Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB H M Ali Syahdan di Mataram, Jumat, mengatakan kalau memang benar nelayan Labuan Lalar akan menjual kapal tersebut, pihaknya segera menarik kembali kapal tersebut, kemudian akan diserahkan kepada nelayan lain.

  "Kita akan tarik kapal tersebut kalau memang nelayan Labuan lalar tidak siap untuk mengoperasikan. Jangan hanya karena tidak memiliki biaya operasional kapal senilai Rp1,6 miliar itu tidak dioperasionalkan. Harus ada upaya untuk mendapatkan dana agar kapal itu bisa segera dioperasikan," ujarnya.

  Ia mengatakan, kapal bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu dijual akan ada sanksi tegas. Nelayan yang menjual akan ditangkap aparat kepolisian dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi jangan coba-coba dijual, karena itu perbuatan kriminal.

  Dia mengaku sudah menerima surat permohonan dari KUB Artha Jaya yang mengelola bantuan kapal dari KKP tersebut, namun pihaknya tidak memiliki dana untuk membantu mereka. Karena itu para nelayan harus mengusahakan sendiri biaya operasional tersebut.

  "Sebenarnya untuk mengatasi kesulitan biaya operasional kapal tersebut para nelayan bisa bekerja sama dengan pengusaha yang menampung atau membeli hasil tangkapan mereka. Pinjaman itu bisa dibayar dari hasil tangkapan," katanya.

  Ali mengatakan, pada 2012 KKP membantu delapan unit kapal untuk nelayan NTB, antara lain untuk nelayan Ampenan, Kota Mataram, Lombok Tengah dan Bima.

  "Bantuan kapal untuk nelayan Ampenan sudha mulai dioperasionalkan dan ternyata cukup berhasil. Ketika melaut beberapa waktu lalu mereka mendapat 11 ton ikan tuna," kata Ali.

  Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Artha Jaya Desa Labuan Lalar, Kecamatan Taliwang Nasrudin mengatakan, pihaknya akan menjual kapal bantuan KKP tersebut, hingga kini tidak bisa dioperasionalkan, karena tidak ada dana operasional terutama untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) dan keperluan lainnya.

  "Kami sudah bersurat secara resmi ke Dinas Kelautan dan Perikanan NTB untuk meminta bantuan biaya operasional kapal tersebut, namun hingga kini belum ada tanggapan. Kalau tidak ada bantuan, kami terpaksa menjual kapal itu untuk membayar pinjaman yang digunakan untuk menyelamatkan kapal tersebut," ujarnya.

  Ia mengatakan, sejak diterima pada November 2012 hingga kini kapal tersebut belum pernah dioperasikan, karena tidak ada dana untuk membeli bahan bakar dan kebutuhan lainnya.

  Bantuan kapal yang dilengkapi dengan "gillnet" sepanjang 2.500 meter disertai dengan dana operasional sebesar Rp20 juta. Namun akibat cuaca buruk di perairan Labuan Lalar belum lama ini kapal tersebut hanyut karena terseret gelombang tinggi dan menghantam batu," katanya.

  Ia mengatakan, dari bantuan operasional kapal sebesar Rp20 juta itu yang diterima sebanyak Rp18 juta, karena digunakan untuk membawa kapal dari Labuan Haji, Lombok Timur sebesar Rp2 juta terutama untuk pembelian bahan bakar dan keperluan lainnya.

  "Sisa dana operasional sebesar Rp18 juta itu sudah habis.Bahkan kami terpaksa meminjam uang sebesar Rp6 juta, antara lain untuk membeli tali untuk menarik kapal dan biaya konsumsi bagi nelayan yang membantu menarik kapal itu ke muara pantai Labuan Lalar," katanya.

   setelah bocor kapal tersebut tenggelam di perairan laut Labuan Lalar. Untuk membawa kapal tersebut ke muara pantai Labuan Lalar agar bisa diperbaiki pihaknya meminta bantuan para nelayan setempat.

   Penggunaan biaya operasional kapal itu, katanya, sebelumnya telah dibicarakan dengan pihak galangan yang membuat kapal tersebut dan menyatakan siap mengganti dana tersebut, namun hingga kini belum ada realisasi.

   "Karena itu kami sudah bersurat secara resmi ke Dinas Kelautan dan Perikanan NTB untuk meminta bantuan biaya operasional kapal tersebut atau paling tidak difasilitasi untuk membicarakan hal tersebut dengan pihak galangan kapal di Surabaya," katanya.

   Saat ini, menurut Nasruddin, kapal tersebut sudah selesai memperbaiki dan siap dioperasikan, namun kami tidak memiliki dana untuk biaya operasional terutama untuk membeli bahan bakar solar. Karena itu kami mengharapkan galangan kapal segera memberikan dana seperti yang dijanjikan," katanya.(*)

Pewarta :
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2026