"Memang pasti ada yang komplain tidak miliki KPS, tapi nanti akan diserahkan ke musyawarah desa sehingga semua siswa miskin dapat dana BSM," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Syafi`i.
Mataram (Antara Mataram) - Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Syafi`i memastikan seluruh siswa miskin di provinsi itu akan dibantu lewat program bantuan siswa miskin (BSM).

"Memang pasti ada yang komplain tidak miliki KPS, tapi nanti akan diserahkan ke musyawarah desa sehingga semua siswa miskin dapat dana BSM," katanya di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan, program BSM tahun ini relatif berbeda dengan tahun sebelumnya yang mengacu kepada data warga miskin versi Badan Pusat Statistik (BPS) yang juga dijadikan acuan dalam penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin).

Kini, program BSM mengacu kepada Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagaimana dalam penyaluran dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

"Jadi, bagi keluarga pemegang KPS, kalau ada anaknya yang sekolah maka akan menjadi sasaran program BSM. Baik di jenjang SD hingga SMA/SMK/sekolah sederajat," ujarnya.

Syafi`i mengatakan bagi siswa dari keluarga miskin namun tidak memiliki KPS, akan tetap terlayani program BSM, namun harus melewati masa jeda karena masih harus dibahas dalam musyawarah desa.

Pemerintah pusat telah menyediakan dana cadangan untuk masa jeda penyaluran program BSM itu, seperti dana cadangan dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kemungkinan ada data penerima BSM yang tidak sinkron karena pendekatan pembayarannya menggunakan orangtua (KPS), sehingga pemerintah menyediakan dana cadangan," ujarnya.

Dengan demikian, kata Syafi`i, seluruh siswa miskin di wilayah NTB akan disasar program BSM, dan kendala apa pun yang mencuat dalam pelaksanaannya nanti, harus dapat diselesaikan secara baik.

Versi PT Pos Indonesi (Posindo), jumlah penerima KPS di wilayah NTB sebanyak 471.566 rumah tangga miskin.

Rinciannya, Kota Mataram sebanyak 28.533 rumah tangga, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 70.843 rumah tangga, Lombok Tengah 94.745 rumah tangga, Lombok Utara 30.686 rumah tangga, Lombok Timur sebanyak 137.973 rumah tangga.

Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa sebanyak 30.945 rumah tangga, Sumbawa Barat 9.178 rumah tangga, Dompu 20.133 rumah tangga, Kabupaten Bima sebanyak 39.204 rumah tangga, dan Kota Bima sebanyak 9.326 rumah tangga.

KPS itu disalurkan melalui empat kantor Posindo, yakni Kantor Posindo Mataram, Kantor Posindo Selong, Kantor Posindo Sumbawa, dan Kantor Posindo Bima.

Kantor Posindo Mataram menyalurkan KPS/BLSM untuk Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Tengah, dengan total penerima sebanyak 224.802 rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp67,44 miliar lebih.

Kantor Posindo Selong menyalurkan KPS/BLSM untuk Kabupaten Lombok Timur, dengan total penerima sebanyak 137.973 rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp41,39 miliar lebih.

Kantor Posindo Sumbawa menyalurkan KPS/BLSM untuk Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, dengan total penerima sebanyak 40.123 rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp32,03 miliar lebih.

Kantor Posindo Bima menyalurkan KPS/BLSM untuk Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima, dengan total penerima sebanyak 68.663 rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp20,59 miliar lebih.(*)

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026