Perluasan "buffer zone" Depo Plumpang selesai tiga bulan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta PT Pertamina Patraniaga untuk menyelesaikan perluasan zona penyangga (buffer zone) antara Depo Pertamina Plumpang dan permukiman penduduk dalam kurun waktu tiga bulan.

"Komisi VI mendukung penuh perluasan buffer zone di sekitar Depo Plumpang. Saya minta persoalan ini selesai dalam tiga bulan," kata Andre dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan demi memastikan keselamatan masyarakat yang bermukim di sekitar Depo Plumpang. Ia berpendapat dengan perluasan buffer zone, jatuhnya banyak korban seperti yang terjadi pada peristiwa kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3), dapat dihindari.

Lebih lanjut, Andre mendorong Pertamina segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk mempercepat penataan buffer zone di sekitar Depo Pertamina Plumpang. "Saya mendengar Plt. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sudah pernah mengusulkan adanya buffer zone selebar 50 meter antara Depo Pertamina Plumpang dan permukiman warga. Di forum rapat resmi ini, saya meminta Pertamina segera berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mengeksekusi kebutuhan buffer zone itu," kata dia.

Baca juga: Buffer Zone terminal BBM lindungi masyarakat dari bahaya
Baca juga: Korban jiwa kebakaran depo Pertamina Plumpang 21 orang

Ia juga berpendapat jika Pertamina mengalami kesulitan, persoalan perluasan buffer zone itu dapat dilaporkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar dibawa ke dalam rapat kabinet terbatas. "Apabila Pertamina mengalami kesulitan, saya minta Pertamina lapor ke Menteri BUMN supaya persoalan buffer zone ini segera dibawa ke rapat kabinet terbatas agar segera ada titik temu," kata Andre.