Banyak ASN di NTB tersangkut kasus hukum, Gubernur prihatin

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengaku prihatin banyak aparatur sipil negara yang ada di wilayah itu berurusan dengan kasus hukum.

"Prihatin juga kita dengan ini," ujarnya di Mataram, Minggu.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur NTB menyikapi sejumlah pejabat yang di tahan oleh aparat penegak hukum baik itu Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) yang ada di kabupaten kota karena diduga terlibat kasus korupsi.

Ia mengatakan sudah mengingatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak sampai akhirnya takut atau pun trauma dalam melaksanakan tugas. Karena bagaimanapun semua itu bentuk tanggung jawab kepada negara dan masyarakat.

"Saya sudah berkunjung dan menanyakan kepada mereka-mereka yang di tahan. Ternyata kata mereka kesalahan hanya administratif saja. Kalau ini benar (administratif, red) mestinya jauh-jauh hari dikomunikasikan, kecuali kesalahannya sudah fatal korupsi gitu ya, mengambil dan menerima," tutur Gubernur NTB.

"Contoh ketika ada penggeledahan, setelah itu kita datangi, mereka sangat yakin tidak ada apa-apa. Tentu nanti kita komunikasikan salahnya di mana. Karena kalau semua begini nanti semua mereka (ASN, red) ini jadi stres apalagi jadi PPK dan kepala OPD jadi takut," sambungnya.

Gubernur menambahkan saat dirinya bertanya dengan mantan Kepala Dinas ESDM NTB, berinisial MH yang kini juga telah ditahan, menyatakan merasa yakin tidak bersalah dan menerima apapun dari perkara kasus tambang pasir besi di Lombok Timur tersebut.

"Saya cek ke Pak Husni dia merasa yakin tidak ada menerima apapun. Kalau ada silakan terbuka aja ngomong sama kejaksaan. Tapi tentu Kejaksaan juga tidak gegabah dan mengambil resiko. Akan tetapi karena ini sudah berjalan mudah-mudahan nanti di pengadilan kasus ini terang benderang semua," ucapnya.

Bang Zul sapaan akrabnya mengatakan Presiden Jokowi sudah berbicara dan mengingatkan agar semua pejabat tidak boleh melakukan kriminalisasi kebijakan. Meski demikian, saat ini semua menjadi dilematis karena sedikit-sedikit jadi takut salah. Padahal, Presiden Jokowi sudah mengatakan agar semua pihak bersahabat dengan investasi, dan perizinan jangan dipersulit atau berbelit-belit.

Oleh karena itu, kata dia semua aparat penegak hukum seperti kejaksaan tinggi, Kajati, Kapolda, Kapolres, Dandim, Danrem, termasuk bupati, wali kota dan juga gubernur sudah di ingatkan presiden untuk ramah dan bersahabat terhadap investasi.