Perum Bulog NTB minta perketat pengawasan pembeli beras SPHP

Mataram (ANTARA) - Perum Bulog Provinsi Nusa Tenggara Barat, meminta agar pengawasan pembeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kota Mataram diperketat, agar bisa tepat sasaran.

"Kita tidak ingin yang beli beras ini adalah pedagang untuk dijual lagi, bukan masyarakat," kata Manager Bisnis Bulog Kanwil Nusa Tenggara Barat Sawaludin Susanto di Mataram, Senin.

Hal tersebut disampaikan di sela memantau kegiatan GPM di Kelurahan Pagesangan Kota Mataram yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) setempat yang dilaksanakan 25-27 September 2023, pada tiga kelurahan berbeda.

Dalam satu kali kegiatan GPM, katanya, Bulog mendistribusikan 2,5 ton beras atau 5.000 kantong beras SPHP yang dikemas per 5 kilogram dan dijual harga Rp10.900 per kilogram, sehingga beras tersebut laris manis diserbu warga.

Pendistribusian beras SPHP ini dimaksudkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat di tengah penyesuaian harga beras sekaligus memudahkan dan mendekatkan masyarakat mendapat beras murah. "Karena itulah, kita harapkan beras ini bisa dibeli masyarakat yang membutuhkan bukan pedagang untuk dijual lagi," katanya.

Sebagai salah satu pengawasan untuk pembelian beras SPHP, lanjutnya, Bulog membatasi jumlah pembelian maksimal yakni sebanyak dua bungkus sehingga 5.000 bungkus beras didistribusikan dalam GPM bisa dibeli oleh 2.500 kepala keluarga (KK) jika rata-rata mengambil dua bungkus. "Saya rasa, dua bungkus atau 10 kilogram cukup untuk satu KK untuk dikonsumsi beberapa hari ke depan," katanya.

Terkait dengan itu, pihaknya juga berharap agar masyarakat bisa membeli beras sesuai kebutuhan dan tidak "panic buying" dengan membeli dalam jumlah banyak, apalagi sampai menggunakan joki. "Karena itulah, pengawasan harus diperketat agar tidak ada indikasi joki-joki untuk beli beras yang bisa merugikan masyarakat lain yang lebih membutuhkan," katanya.

Sementara Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Apriadi mengatakan, dalam kegiatan GMP pemantauan dilakukan juga oleh aparat setempat baik dari lurah, Babinsa, maupun Bhabinkamtibmas setempat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Karena GPM ini bertujuan, untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan sekaligus pengendalian inflasi tahun 2023 menjelang kegiatan keagamaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung selama satu bulan penuh di Kota Mataram," katanya.

Baca juga: Bulog Surakarta rutin lakukan SPHP kendalikan harga beras
Baca juga: Produksi beras di NTB dapat mencapai 1 juta ton per tahun

Ia menambahkan, GPM di laksanakan selama tiga hari di tiga kelurahan berbeda, setelah hari ini di Kelurahan Pagesangan, besok (Selasa 26/9), GPM di laksanakan di Kelurahan Cakra Utara, dan terakhir Rabu (27/9) di Kelurahan Babakan dengan melibatkan 13 distributor termasuk Bulog. "Untuk pendistribusian beras dari Bulog kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau hari ini diturunkan 2,5 ton karena antusias masyarakat tinggi," katanya.