Pelaihari (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) memberi nilai 94 dengan kriteria istimewa pada "desa antikorupsi" Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
"Alhamdulillah, kami masyarakat Desa Bumi Jaya senang atas capaian ini. Ini merupakan komitmen seluruh masyarakat di sini," kata Kepala Desa Bumi Jaya Mulyono di Pelaihari, Tanah Laut, Kalsel, Senin.
Menurut dia, pencapaian tersebut merupakan kerja keras seluruh elemen masyarakat untuk memerangi tindak pidana korupsi. Dia berharap kriteria penilaian istimewa tersebut bisa terus ditingkatkan dan diterapkan pada kehidupan bermasyarakat di Desa Bumi Jaya. "Semoga komitmen bersama ini bisa terus dijaga dan dilanjutkan dan ke depan dapat terus ditingkatkan sesuai diharapkan oleh KPK RI," ungkap Mulyono.
Ia mengemukakan Pemerintah Desa Bumi Jaya mendapatkan nilai 94 melalui beberapa tahapan mulai dari observasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi hingga pemeriksaan dokumen.
Selanjutnya, tim KPK bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, meninjau pembangunan fisik.
Sebelumnya, Ketua Satgas Tim Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) KPK RI Rino Haruno mengatakan target program lembaga antirusiah itu menjalankan satu kabupaten satu desa anti korupsi. "Jadi, kalau hasil penilaian kali ini nantinya Bumi Jaya kami nyatakan layak jadi percontohan, siap-siap menyambut kedatangan desa dari kabupaten lain di Kalsel untuk belajar," ucap Rino.
Baca juga: Selayar upayakan pemdes replikasi desa antikorupsi dari KPK
Baca juga: Desa Kumbang Lombok Timur jadi percontohan Antikorupsi di Indonesia
Dia menekankan penilaian terhadap Desa Bumi Jaya itu sebagai acuan agar berkembang semakin baik terkait pencegahan korupsi. "Sejak awal tahun, kami telah berkunjung ke sini melakukan observasi. Pertemuan berikutnya kita lakukan bimtek, hampir setiap pekan setelahnya juga kita lakukan monev, sampai titik ini semoga hasil penilaiannya maksimal," lanjutnya.
Dia mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, kepala desa, BPD hingga masyarakat setempat terhadap keterlibatan Desa Bumi Jaya melewati penilaian sebagai Percontohan Desa Anti Korupsi.
Berita Terkait
Berikut lima pimpinan KPK periode 2024-2029
Kamis, 21 November 2024 16:09
Berikut lima Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029
Kamis, 21 November 2024 16:05
Profil Setyo Budiyanto Ketua KPK periode 2024-2029
Kamis, 21 November 2024 14:40
Setyo Budiyanto terpilih jadi Ketua KPK periode 2024-2029
Kamis, 21 November 2024 13:45
Hamdi Calon Dewas KPK: Kasus mantan Ketua KPK Firli Bahuri pelanggaran berat yang tak bisa dimaafkan
Kamis, 21 November 2024 11:20
KPK panggil kembali Anwar Sadad soal korupsi dana hibah Jatim
Kamis, 21 November 2024 10:38
Sahbirin Noor kehilangan kesempatan membela diri jika mangkir
Kamis, 21 November 2024 7:53
Desa Naru Barat Bima jadi percontohan desa antikorupsi
Rabu, 20 November 2024 20:24