Seoul (ANTARA) - Pemerintah Korea Selatan pada Minggu meminta universitas-universitas segera merevisi peraturan untuk meningkatkan kuota sekolah kedokteran pada 2025, seiring dengan keputusan pengadilan yang membuka jalan bagi kenaikan tersebut.
Pernyataan itu diungkapkan oleh Jang Sang-yoon, sekretaris senior Presiden Korsel untuk kebijakan sosial, tiga hari setelah Pengadilan Tinggi Seoul mengeluarkan putusan.
Putusan itu menolak permintaan komunitas dokter soal penerbitan perintah untuk menghentikan rencana pemerintah menaikkan kuota masuk sekolah kedokteran nasional sebanyak 2.000 kursi.
“Dengan memperhatikan keputusan pengadilan ini, kami merasa lega bahwa ketidakpastian telah teratasi bagi para siswa dan orang tua mereka yang sedang cemas dalam mempersiapkan diri untuk masuk universitas,” kata Jang dalam konferensi pers.
Pemerintah, lanjutnya, akan berupaya segera menyelesaikan proses yang diperlukan untuk tahun ajaran 2025, dan meminta setiap universitas memastikan tidak akan ada masalah penerimaan mahasiswa baru pada 2025.
Para dokter peserta pelatihan, profesor kedokteran, dan mahasiswa ingin menunda rencana pemerintah untuk menambah kuota sekolah kedokteran.
Namun, Pengadilan Tinggi Seoul menguatkan keputusan sebelumnya dari pengadilan yang lebih rendah.
Alasannya, para pembuat petisi tidak memiliki kepentingan khusus yang dikompromikan terkait kenaikan kuota sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keputusan pengadilan.
Jang mengatakan keputusan pengadilan terbaru itu merupakan pengakuan pada upaya pemerintah untuk meningkatkan kuota sekolah kedokteran dengan menggambarkan pentingnya tindakan tersebut serta pentingnya penelitian lebih lanjut terhadap rencana itu.
“Sekarang masalah kuota sekolah kedokteran telah diselesaikan. Saya akan meminta para dokter peserta pelatihan untuk kembali bekerja, meskipun mereka mungkin tidak puas dengan beberapa hal dan untuk secara aktif menyuarakan pendapat mereka,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pintu untuk berdialog dengan pemerintah selalu terbuka, sembari menyarankan pertemuan tanpa syarat-syarat yang tidak realistis.
Pada Maret, pemerintah mengalokasikan 2.000 kursi masuk sekolah kedokteran tambahan ke universitas-universitas. banyak di antaranya ke sekolah-sekolah di luar wilayah Seoul.
Alokasi itu ditetapkan pemerintah meskipun ada tindakan kolektif dari para dokter peserta pelatihan untuk meninggalkan tugas di rumah sakit besar sebagai bentuk protes.
Baca juga: Korsel tunggu kelanjutan pengembangan kapal pengelola sampah
Baca juga: Pemerintah Korsel nantikan kunjungan presiden terpilih RI
Sekitar 20 tindakan hukum telah diambil oleh komunitas dokter dan mahasiswa kedokteran untuk menghentikan kenaikan kuota. Namun sejauh ini, belum ada keputusan pengadilan yang mendukung tindakan tersebut.
Sebuah asosiasi profesor kedokteran sebelumnya memperingatkan bahwa mereka akan memulai penangguhan layanan medis selama satu minggu dan memilih tidak menerima layanan satu hari setiap minggu jika pengadilan menolak mengeluarkan perintah tersebut.
Sumber: Yonhap-OANA
