Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa selain menyelesaikan masalah judi dalam jaringan atau online dengan sanksi tegas, diperlukan juga literasi kepada masyarakat sehingga ke depan perilaku itu tidak masuk seluruh lapisan masyarakat.
"Ini bahaya sekali. Jadi, edukasi antiperjudian itu harus terus kita galakkan dan kita harapkan ada efek jeranya ke depan jangan sampai kita menjadi masyarakat penjudi," kata Wapres melalui keterangan persnya usai meninjau pabrik pengolahan limbah B3 di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis, sebagaimana dikutip dari keterangan Biro Pers Sekretariat Wapres.
Wapres merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan terdapat lebih dari 1.000 orang di lingkungan legislatif baik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hingga Sekretariat Jenderal DPR dan DPRD terjerat judi online.
Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Rabu (26/6), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa perputaran uang dari transaksi judi online tidak sedikit, melainkan mencapai ratusan miliar rupiah.
Wapres juga menyampaikan selain merupakan larangan agama, berjudi juga mengganggu produktivitas seseorang.
"Masyarakat penjudi itu kan malas, tidak kreatif, tidak memiliki semangat, ini bahaya sekali. Kalau masyarakat kita itu menjadi masyarakat penjudi, itu mungkin ada di tempat lain yang berjudi itu orang kaya gitu ya. Nah kita ini orang miskin, korban pinjol (pinjaman online) ini kan sudah banyak. Ada suami istri bercerai, ada suaminya dibakar gara-gara pinjol, macam-macam itu," ujar Wapres.
Dengan demikian, kata dia, pemerintah melihat fenomena judi online tersebut sebagai keadaan darurat yang harus segera ditangani.
Sebagai komitmen konkret untuk mengatasi judi online, pemerintah pun telah membentuk satuan tugas (satgas) lintas instansi untuk mengusut tuntas dan memberikan efek jera kepada seluruh pihak yang terlibat.
"Pemerintah memang sudah menganggap ini darurat, oleh karena itu harus ditangani secara serius. Maka dibentuk satgas yang terintegrasi, tidak oleh satu instansi yang tadinya hanya oleh misalnya dari Kemenkominfo, dari kepolisian, tetapi kita integrasikan menjadi satu langkah yang terkoordinasi," ucapnya.
Baca juga: Gangguan PDNS 2 jadi pelajaran lebih perkuat keamanan siber
Baca juga: Wapres kunjungi Papua untuk pastikan RIPPP
Sebab, kata Wapres, bahaya judi online sudah luar biasa dan juga menyangkut banyak kalangan. Bukan hanya anak muda, pengangguran, tetapi juga sampai ke anggota DPR dan sebagainya.
"Satgas sudah bertekad untuk melakukan tindakan-tindakan kepada semua pihak, dalam rangka, ya tentu kita ingin menghilangkan, paling tidak itu meminimalkan, mengecilkan peran-peran (judi online) ini. Kalau tidak ini berbahaya dan itu akan dilakukan secara terus-menerus, tanpa henti," kata Wapres.
