Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Teni Widuriyanti menyatakan program Compact yang dibuat Millennium Challenge Corporation (MCC) selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
‘Program Compact tersebut selaras dengan prioritas nasional kita. Rencana pembangunan jangka menengah mendatang, 2025-2029, menguraikan visi yang jelas untuk masa depan bangsa kita yang dirangkum dalam Asta Cita (program-program yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto pada periode selanjutnya) dan quick wins (program percepatan) yang akan mendorong kita maju,” ujarnya dalam MCC Entry-into-Force (EIF) Event di The Energy Building, Jakarta, Rabu.
Pemerintah Indonesia dan Millennium Challenge Account-Indonesia II (MCA-II) bekerja sama mengatasi intermediasi keuangan yang mahal dan belum berkembang di tanah air dengan nilai investasi 649 juta dolar Amerika Serikat (AS) selama periode 2024-2029.
Hibah Compact kedua dari MCC sebesar 649 juta dolar AS untuk Indonesia (2024-2029) mendukung kemitraan strategis antara AS dan Indonesia. Dalam perjanjian Compact, MCC memberikan kewenangan penuh kepada Indonesia untuk melaksanakan Program Compact sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
Pada model hibah MCC, negara mitra bertanggung jawab membentuk entitas pengelola sendiri yang disebut MCA, terdiri dari unsur pemerintah, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
Untuk Indonesia, entitas tersebut dikenal sebagai MCA-Indonesia II yang bertugas mengelola dan melaksanakan program ini. Tujuan utama dari MCA-Indonesia II ialah mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kapasitas perencanaan, penyiapan proyek, dan pembiayaan inovatif untuk infrastruktur, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), terutama yang dimiliki oleh perempuan.
Program ini akan berlangsung di lima provinsi utama, yakni Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Bali dengan manfaat bagi pemerintah daerah (pemda), pemerintah pusat, lembaga keuangan, serta masyarakat.
Hibah Compact melibatkan kontribusi sebesar 49 juta dolar AS dari Pemerintah Indonesia dan total dana sebesar 649 juta dolar dari MCC. Program ini dikelola oleh MCA-Indonesia II yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian.
“Program Compact tidak hanya harus melengkapi prioritas (prioritas nasional) ini, tetapi juga menambahkan nilai nyata (tangible value) bagi prioritas tersebut. Penyelarasan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan keharusan strategis," ucapnya.
"Dengan mengintegrasikan program Compact dengan tujuan nasional kita yang lebih luas, kita memastikan bahwa setiap upaya, setiap investasi, dan setiap inisiatif untuk kebaikan negara kita yang lebih besar,” tambah Teni.
Untuk mencapai hal tersebut, lanjutnya, harus dipastikan bahwa implementasi program Compact berjalan lancar dengan partisipasi aktif para pemangku kepentingan. Pihaknya disebut akan menghadirkan mitra, suara, dan ide baru untuk menjaga kesinambungan dan mendorong inovasi, khususnya para pemimpin daerah yang bakal memegang peranan penting dalam proses ini.
Kendati demikian, implementasi yang lancar saja tidak cukup, tetapi juga sumber daya perlu dialokasikan secara efektif dan efisien dengan dukungan konsisten dari semua pihak yang terlibat.
“Kita harus disiplin dalam tugas-tugas administratif seperti pelaporan dan pencatatan hibah, karena ini adalah mekanisme yang menjamin akuntabilitas dan transparansi. Setiap rupiah yang dikeluarkan, setiap laporan yang disampaikan, dan setiap keputusan yang dibuat harus selaras dengan tujuan bersama kita untuk memaksimalkan dampak program Compact. Jangan lupa bahwa sumber daya yang kita kelola bukan hanya finansial, tetapi juga harapan dan impian masyarakat yang kita layani," ungkap Sekretaris Bappenas.
"Kita semua tahu bahwa keberhasilan program Compact harus diawali dengan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Selama persiapan, komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah ada, bahkan ada harapan yang sangat tinggi dari berbagai kelompok,” lanjutnya.
Baca juga: Produktivitas ekonomi RI dapat ditopang keuangan syariah
Baca juga: Indonesia highlights commitment to circular economy at HLF MSP
Karena itu, MCA-Indonesia II dan seluruh pelaksana proyek lainnya wajib mengelola komitmen dan harapan dengan kinerja yang sangat baik. Artinya, harus menunjukkan hasil kerja mereka untuk menghasilkan output yang melampaui ekspektasi.
Dirinya meminta pula ke MCC agar turut mengelola komitmen dan ekspektasi yang ada dan memastikan kualitas kinerja MCC beserta pelaksana proyek di lokasi. Menurut dia, kepemimpinan lebih kuat dalam komunikasi dan pengambilan keputusan menjadi penting dilakukan guna mengatasi pelbagai tantangan yang telah diidentifikasi.
“Kita tidak boleh menghindar dari tantangan ini, tetapi menghadapinya secara langsung dengan tekad dan solusi. Kita akan meningkatkan manajemen kontrak, menegakkan pengawasan yang lebih ketat, dan menerapkan strategi mitigasi risiko yang kuat,” kata dia.
