Mataram (Antaranews NTB) - Wakil Ketua Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat H MNS Kasdiono meminta pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) segera melakukan perjanjian kerja sama (MoU) agar para lulusan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah bisa dioptimalkan dilatih dan ditampung magang di Balai Latihan Kerja (BLK).
Kasdiono di Mataram, mengaku prihatin lantaran data BPS telah mencatat angka pengangguran Indonesia pada Agustus tahun 2017 mencapai 7,04 juta orang atau naik 10 ribu orang dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 7,03 juta kebanyakan didominasi oleh lulusan SMK.
"Tidak menutup kemungkinan NTB adalah bagian dari penyumbang lulusan SMK yang banyak menganggur itu. Sehingga, kita sarankan ada MoU antara dua SKPD. Harapannya, lulusan SMK kita benar-benar memiliki keahlian," kata Kasdiono.
Ia mengatakan, saat rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan pihaknya dengan dua SKPD tersebut, dipastikan BLK yang pengelolaanya dibawah Disnakertrans NTB telah memiliki sebanyak 10 orang tenaga asesor yang memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing.
Apalagi, pasar untuk menampung para lulusan SMK di NTB, yakni KEK Mandalika Resort melalui pihak pengelolanya, yakni ITDC memastikan akan memfokuskan menampung ribuan para tenaga lokal yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh BLK NTB.
"Bagi saya, ini adalah peluang yang harus ditangkap oleh Dikbud terkait bagaimana mengoptimalkan lulusan SMK di NTB agar bisa seluruhnya ditampung di BLK yang ada," ujarnya.
Ia menilai, posisi BLK NTB sesuai laporan dari Kabidnya, telah menjadi tempat uji kompetensi dan penempatan para perusahaan yang telah menjalin kerja sama dengan Pemprov NTB. Sehingga, jika ada MoU, maka sangat mustahil lulusan sebanyak 3.114 sekolah SMK di NTB akan menganggur kedepannya.
"Di sinilah, kami minta Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih agar bisa memaksimalkan peran BLK agar lebih optimal, mengingat seluruh tenaga penguji dan aksesornya telah berstandar nasional," tandas Kasdiono. (*)
Legislator desak Pemda NTB optimalkan BLK
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB H MNS Kasdiono.
Tidak menutup kemungkinan NTB adalah bagian dari penyumbang lulusan SMK yang banyak menganggur itu. Sehingga, kita sarankan ada MoU antara dua SKPD. Harapannya, lulusan SMK kita benar-benar memiliki keahlian
