Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kembali dukungan tanpa jeda dari Indonesia bagi kemerdekaan Palestina, yang kali ini ia sampaikan pada pertemuan bilateral dengan sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Pertemuan antara Sugiono dengan Sekjen Komite Eksekutif PLO Hussein Al-Sheikh itu berlangsung di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus 2024 di Kazan, Rusia, Rabu.
“Saya akan memastikan bahwa isu Palestina selalu berada di garis depan diplomasi Indonesia, dan kami akan terus berdiri tegak bersama rakyat Palestina,” ucap Sugiono, seperti dikutip dalam keterangan Kemlu RI pada Rabu.
Menlu RI mengatakan komitmen Indonesia bagi kemerdekaan Palestina juga telah ditegaskan Prabowo Subianto dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai Presiden RI di Jakarta pada 20 Oktober.
Dukungan itu, ujar Sugiono, akan diberikan Indonesia melalui sokongan politik untuk Palestina, termasuk dengan terus mendorong gencatan senjata permanen dan upaya-upaya perdamaian lainnya demi mencapai solusi dua negara yang didukung komunitas internasional.
Indonesia, ucap Menlu, terus berkomitmen untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina, baik secara bilateral maupun melalui badan-badan PBB seperti UNRWA.
Baca juga: Menlu Lammy umumkan kerja sama kereta api Inggris-RI
Sugiono juga mengatakan kepada Al-Sheikh bahwa Indonesia senantiasa mendorong upaya kolektif di tingkat kawasan maupun global untuk mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah, menurut keterangan itu.
Menlu RI menyampaikan harapan bahwa pertemuan BRICS di Rusia kali ini dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi kekuatan positif guna terus mengupayakan penghentian agresi Israel di Palestina serta perwujudan negara Palestina merdeka.
Baca juga: Prabowo tunjuk Sugiono sebagai Menlu RI
Kedatangan Sugiono di Rusia untuk mengikuti KTT BRICS Plus, sebagai utusan khusus Presiden Prabowo, merupakan kunjungan resmi perdananya usai dilantik sebagai Menlu RI pada Senin (21/10).
KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia, berlangsung pada 22—24 Oktober dan dihadiri perwakilan 32 negara -- 24 di antaranya diwakili oleh kepala negara -- serta oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
