Mataram (ANTARA) - Pada masa kampanye, Ady-Irfan mengusung visi besar, mewujudkan Bima bermartabat. Slogan ini membawa harapan akan perubahan nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, seiring berjalan waktu, realisasi dari visi tersebut patut dipertanyakan. 

Konsep Bima bermartabat tampak lebih sebagai retorika politik dibandingkan arah kebijakan yang terukur. Pemerintah daerah belum menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Salah satu persoalan yang nyata yang dihadapi masyarakat Bima adalah anjloknya harga jagung pada masa panen raya. Petani sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi daerah justeru menjadi pihak yang paling dirugikan.

Ketidakhadiran kebijakan intervensi pasar dan minimnya perhatian terhadap distribusi hasil pertanian menunjukkan lemahnya keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Alih-alih hadir dengan solusi konkret, pemerintah daerah justru lebih sibuk mengurus isu-isu yang tidak menyentuh substansi persoalan publik.

Sorotan berlebihan terhadap kerusakan mobil dinas wakil bupati Bima, misalnya, memperlihatkan bahwa orientasi kepemimpinan lebih mengarah pada simbol dan kenyamanan elite ketimbang pemulihan kondisi sosial-ekonomi warga.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi fondasi utama, dan itu dilakukan melalui pangan dan penghasilan petani. Maslow menyatakan bahwa pangan dan penghasilan adalah fondasi utama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, pemerintah tampak lebih mengutamakan pencitraan dibanding menjawab keresahan rakyat. Hal ini mencerminkan rendahnya sensitivitas sosial pemimpin daerah.

Kepemimpinan yang bermartabat seharusnya ditunjukkan melalui keberanian mendengar dan bertindak berdasarkan aspirasi rakyat. Bupati dan wakil bupati Bima mesti/harus belajar dari Nelson Mandela, yang mengajarkan bahwa kekuasaan bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk melayani dan memulihkan.

Sayangnya, praktik kepemimpinan di Bima hari ini lebih merepresentasikan sikap defensif dan anti-kritik yang diwujudkan melalui kriminalisasi protes dan pembungkaman suara yang berbeda. Keteladanan dalam memimpin seharusnya tercermin dari keberanian mendengarkan, bukan membungkam suara kritis.

Peran legislatif lokal dalam mengawal janji-janji pembangunan juga nyaris tidak terlihat. DPRD kabupaten Bima cenderung pasif, padahal mereka memiliki mandat untuk melakukan pengawasan serta menyuarakan kepentingan rakyat. Ketika masyarakat menghadapi berbagai tekanan ekonomi, keberadaan legislatif lokal justeru tidak terasa.

Menagih Janji, Menolak Lupa

Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang sadar dan peduli, kita tidak boleh melupakan janji politik yang pernah diucapkan Ady-Irfan. Bima bermartabat bukan hanya sekadar slogan, melainkan komitmen yang seharusnya terwujud dalam bentuk kebijakan pro-rakyat.

Pemerintah daerah harus segera membuktikan keberpihakan kepada masyarakat dengan menyusun kebijakan yang konkret, terukur, dan berdampak langsung. Tanpa itu, kepercayaan publik akan hilang, dan kekuasaan yang kehilangan legitimasi pada akhirnya akan kehilangan makna.

 

*) Penulis adalah Ketua Umum HMI Komisariat FTK UIN Mataram

COPYRIGHT © ANTARA 2026