Pertemuan tersebut dibuka Gubernur NTB sekaligus Ketua TPID NTB, Zulkieflimansyah di ruang serba guna Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, di Mataram, Kamis.
Pertemuan tersebut sebagai wadah evaluasi dan penyampaian arahan strategis untuk pengendalian inflasi daerah ke depannya.
Dalam sambutannya, Zulkieflimansyah mengungkapkan ke depan Provinsi NTB dihadapkan dengan tantangan untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil, guna mendukung pemulihan ekonomi NTB.
Hal lainnya yang perlu dicermati adalah pengendalian inflasi bukan untuk menciptakan harga serendah-rendahnya, namun menciptakan harga yang stabil sehingga menjadi insentif bagi produsen dan konsumen.?
"Sinergi antara Bank Indonesia, seluruh organisasi perangkat Daerah, kepolisian daerah, dan instansi vertikal perlu untuk terus diperkuat demi menjaga stabilitas harga di NTB," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI NTB Achris Sarwani, menyebutkan inflasi NTB pada 2018 sebesar 3,16 persen (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibanding 2017 sebesar 3,7 persen (yoy).
Namun demikian, inflasi NTB pada 2018 masih sedikit lebih tinggi dibanding nasional sebesar 3,13 persen (yoy).
Pada awal tahun (Januari 2019), inflasi bulanan sebesar 0,51 persen. Diperkirakan pada Februari 2019, tekanan inflasi akan menurun.
"Pada 2019 terdapat beberapa risiko inflasi yaitu terkait cuaca,?tiket pesawat dan terkait rekonstruksi untuk komoditas bahan bangunan pada masa pemulihan setelah gempa bumi," katanya.
Oleh sebab itu, kata Achsris, pihaknya telah memetakan dan mengkonfirmasi komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi pada 2019 berdasarkan data pada 2018, dan kendala yang mungkin timbul misalnya terkait pasokan.?
Semua komoditas pangan bisa dipenuhi dari dalam Provinsi NTB, kecuali dua komoditas yang sebagian didatangkan dari provinsi lain, yaitu telur ayam dan daging ayam.?
Menurut dia, strategi pengendalian harga pada 2019 akan difokuskan pada sisi waktu dan ketersediaan barang di pasar. Untuk komoditas yang tidak mencukupi produksinya, pemenuhannya dari luar daerah, sehingga perdagangan daerah yang harus didorong.
Dua strategi komoditas inflasi tersebut memberikan potensi bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) NTB untuk menjalankan bisnisnya, yaitu menjual komoditas yang produksinya berlebih dari Provinsi NTB ke luar daerah.
Selain itu, menyediakan komoditas dari luar daerah yang dibutuhkan oleh warga NTB yang pemenuhan dari dalam provinsi masih kurang," jelasnya.
Di luar komoditas pangan, ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan. Sebagai contoh, konversi minyak tanah ke gas di Pulau Sumbawa, yang berpotensi menyebabkan inflasi," kata Achris.
Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj Putu Selly Andayani, mengungkapkan bahwa daerahnya membutuhkan "Controlled Atmosphere Storage" (CAS) untuk komoditas yang dihasilkan petani lokal, seperti?bawang dan daging.
Kepala Divisi Regional Badan Urusan Logistik (Bulog) NTB, Ramlan UE, sepakat dengam rekomendasi Dinas Perdagangan untuk membangun CAS dan telah menyampaikan usulan tersebut ke Direksi Bulog di Jakarta.
Beberapa rekomendasi TPID NTB dalam pertemuan tersebut adalah meningkatkan produksi komoditas penyumbang inflasi secara merata antarwaktu melalui penjadwalan masa tanam dan panen yang terukur, guna meminimalisasi gejolak harga komoditas dan didukung oleh perbaikan infrastrktur; serta menyusun kembali neraca pangan.
Selain itu, optimalisasi peran Bulog dan BUMD sebagai penyangga ketahanan pangan, dan membangun pusat informasi pangan yang terintegrasi, serta penyelenggaraan pasar murah secara terintegrasi.
Pewarta : Awaludin
Editor:
Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
