Mataram (ANTARA) - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara melakukan studi tiru pengendalian inflasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai provinsi yang berhasil meraih tiga penghargaan nasional pada 2024.
"Rombongan TPID Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja di NTB, selama dua hari untuk mempelajari strategi pengendalian inflasi yang telah diterapkan oleh TPID NTB," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap, di sela pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, ia memaparkan berbagai langkah strategis yang telah diambil NTB dalam mengendalikan inflasi.
Salah satu inisiatif kunci adalah integrasi ekosistem pengendalian inflasi yang melibatkan klaster pangan binaan, seperti Klaster Padi Sapurata, yang telah menerapkan budi daya pertanian organik dan pertanian digital.
"Kami juga bekerja sama dengan offtaker swasta di NTB, seperti Koperasi Mutiara Amanah, untuk memastikan penyerapan komoditas gabah dan/atau beras dari klaster maupun mitra penggilingan," ujar Berry.
Selain itu, Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB secara aktif memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah di NTB melalui berbagai program inovasi.
"Itu adalah langkah konkrit dalam menjaga ketahanan pangan sehingga inflasi Provinsi NTB dapat terkendali pada rentang sasaran 2,5 persen plus 1 persen," ucap Berry.
Menurutnya, peningkatan produktivitas tetap menjadi fokus utama dalam menjaga ketersediaan pasokan di tengah tantangan seperti kondisi cuaca, alih fungsi lahan dan tingginya permintaan dari luar daerah.
Beberapa langkah strategis yang telah diambil, antara lain penguatan produksi cabai melalui Pondok Pesantren Thohir Yasin, inovasi bawang merah pada Klaster Binaan Pamali di Bima, serta penggunaan bibit padi varietas unggul gamagora 7 pada Kelompok Tani Remaja Tani.
Pada 2024, kata Berry, inflasi NTB diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
"Tren penurunan harga minyak global dan kondisi cuaca yang lebih stabil menjadi faktor pendukung utama," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Baiq Nelly Yuniarti menyampaikan pemaparan peran pemerintah provinsi dalam pengendalian inflasi, termasuk aturan terkait pengaturan gabah keluar dari NTB.
TPID Kabupaten Lombok Barat dan TPID Kota Mataram juga berbagi kisah sukses mereka dalam mengendalikan inflasi.
TPID Kabupaten Lombok Barat memaparkan kolaborasi SITEBEL, Ten Ten Tani, dan E Kaki, sementara TPID Kota Mataram menceritakan program Amalkan KUkuhkan Hasil Asri Teratur Indah dan NYAman (AKU HATINYA) PKK Plus dan rencana optimalisasi Warung Pantasi Mentaraman.
Rombongan TPID Sumatera Utara yang terdiri atas 31 peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke UMKM Mawar Tenun dan Klaster Champion Orong Balak di Kabupaten Lombok Timur.
Berita Terkait
Uang Rp10 ribu tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran
Jumat, 4 Oktober 2024 18:47
Pegawai non PNS sedikit yang paham keuangan syariah
Kamis, 26 September 2024 12:27
BI NTB kendalikan inflasi melalui perluasan klaster cabai di Pulau Sumbawa
Minggu, 22 September 2024 16:05
Surplus neraca perdagangan perkuat ketahanan eksternal ekonomi
Rabu, 18 September 2024 6:54
BSI resmi meluncurkan Indonesia Islamic Financial Center
Selasa, 17 September 2024 11:51
Fesyar Jawa 2024 targetkan outcome Rp2 miliar
Sabtu, 14 September 2024 6:26
Bank Indonesia apresiasi pengelolaan kas titipan Bank NTB Syariah di Sumbawa
Rabu, 11 September 2024 21:18
Bank Indonesia apresiasi pengelolaan kas titipan di Pulau Sumbawa
Rabu, 11 September 2024 19:04