Lombok Utara (ANTARA) - Wakil Bupati Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Kusmalahadi Syamsuri mengatakan pentingnya penguatan sistem perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) melalui kebijakan layanan dan informasi yang terintegrasi.
"Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus mendorong upaya perlindungan PMI, salah satunya melalui percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan PMI serta pembentukan Sistem Informasi Terpadu Perlindungan PMI," kata Kusmalahadi Syamsuri di Lombok Utara, Kamis.
Hal itu disampaikan pada acara peringatan Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI) yang digelar Perkumpulan Panca Karsa (PPK) NTB.
Wabup menyoroti masih maraknya PMI yang berangkat secara non-prosedural dan rentan terhadap eksploitasi.
Oleh karena itu, ia mengingatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk mengikuti prosedur resmi sebelum berangkat ke luar negeri.
"Dengan mengikuti jalur yang sah, CPMI akan terdaftar secara legal dan memperoleh hak-hak serta perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi," tegasnya.
Baca juga: Bupati ingatkan warga Lombok Utara yang jadi PMI berangkat resmi
Sementara itu Direktur Perkumpulan Panca Karsa (PPK) NTB Aprilina Utariyani menambahkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati posisi keempat sebagai daerah pengirim PMI terbesar di Indonesia.
"Kondisi tersebut menuntut adanya kebijakan khusus serta pendampingan berkelanjutan bagi PMI sejak pra-keberangkatan," ujarnya.
PPK NTB telah menetapkan lima desa binaan di Lombok Utara, yaitu Desa Medana, Tegal Maja, Jenggala, Sambik Bangkol, dan Desa Teniga. Pendampingan dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah guna memperkuat perlindungan PMI.
"Peserta PMI yang kami dampingi mencapai 125 orang dengan kontrak kerja rata-rata dua tahun, remitansi yang dikirim ke keluarga bisa mencapai Rp80 juta. Ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup keluarga dan ekonomi desa," katanya.
Baca juga: Polda NTB menerima laporan TPPO seorang PMI asal Lombok Utara
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun sistem perlindungan PMI yang komprehensif, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan serta kesejahteraan pekerja migran asal Lombok Utara.
"Program yang dilaksanakan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat," katanya.
Baca juga: Wakil Bupati Lombok Utara apresiasi kontribusi PMI pascagempa
