Tak hanya teguran, Satpol PP Lombok Tengah perkuat pengawasan Perda

Lombok Tengah (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar rapat koordinasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat penegakan peraturan daerah (Perda) yang telah ditetapkan.

Kepala Satpol PP Lombok Tengah Zaenal Mustakim di Lombok Tengah, Rabu, mengatakan Satpol PP memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan terhadap seluruh perda yang berlaku.

“Kami memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan peraturan daerah yang telah dibentuk,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam rapat koordinasi tersebut dibahas sejumlah perda, antara lain terkait ketertiban umum, peredaran minuman keras (miras), aktivitas tambang galian, serta pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Penindakan dilakukan berdasarkan aturan perda dan dilaksanakan bersama OPD terkait,” ujarnya.

Menurut Zaenal, setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam perda akan ditindak sesuai mekanisme yang berlaku.

“Semua yang diatur dalam perda akan kami tertibkan jika ditemukan pelanggaran,” katanya.

Ia menambahkan, sejumlah langkah penegakan yang telah dilakukan antara lain penertiban pedagang yang berjualan di bahu jalan, razia peredaran miras, serta penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

“Penegakan peraturan kami lakukan secara yuridis,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengungkapkan bahwa penertiban yang dilakukan selama ini masih sebatas pemberian teguran sesuai ketentuan, dan belum sampai pada pemberian sanksi pidana.

“Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan,” katanya.

Zaenal juga mengimbau masyarakat agar mematuhi seluruh peraturan daerah yang telah ditetapkan, karena pelanggaran terhadap perda dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan dalam peraturan daerah,” katanya.