Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan kampung haji yang khusus menampung jamaah Indonesia berjarak 400 meter dari Masjidil Haram, masjid di Kota Makkah, Arab Saudi.
Hal itu disampaikan Rosan yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi, pada pekan lalu, dalam rangkaian lawatan kenegaraan Presiden sebelum menuju Brazil.
"Beliau (Pangeran MBS) menyetujui permintaan dari Bapak Presiden untuk menjadikan kampung Indonesia Village yang lokasinya itu tidak terlalu jauh, 400 meter dari Masjidil Haram," kata Rosan saat memberikan keterangan pers di Brussel, Belgia, Minggu (13/7).
Lokasi kampung haji Indonesia atau Indonesia Village di Makkah, diharapkan dapat memberi kemudahan akses jamaah yang ingin menuju Ka'bah yang terletak di dalam Masjidil Haram.
Selain soal Kampung Haji Indonesia, Rosan yang juga CEO BPI Danantara Indonesia melakukan penandatanganan kerja sama dengan ACWA Power yang merupakan perusahaan bidang energi terbarukan dari Sovereign Wealth Fund milik Arab Saudi, yakni PIF.
"Saya kebetulan tanda tangan dengan Danantara dan ACWA, yang di mana adalah perusahaan dari PIF, sovereign wealth funding, mereka yang bergerak dalam bidang clean energy," kata Rosan.
Adapun dalam pernyataan bersama Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), keduanya sepakat untuk meningkatkan kerja sama menyediakan pelayanan terbaik untuk jamaah haji Indonesia.
Baca juga: Presiden Prabowo bentuk tim khusus kaji pembentukan kampung haji
Tidak hanya soal haji, Presiden Prabowo dan Pangeran MBS juga membahas peningkatan kerja sama bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan energi. Dua negara sepakat saling mendukung target masing-masing untuk mencapai Visi Kerajaan Arab Saudi 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Indonesia bakal bangun kampung haji di Makkah
Presiden Prabowo dan Pangeran MBS kemudian juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama pada 10 bidang, yang mencakup ekonomi digital dan inovasi; sistem hukum dan penegakan hukum; tenaga kerja dan sumber daya manusia; kebudayaan; pariwisata; olahraga dan kepemudaan; pendidikan dan riset; industri dan pertambangan; pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan; kemudian konektivitas via udara antara dua negara.
