Akademisi UIN Mataram: Bioskop jadi ruang rekreasi netral dari politik

Mataram (ANTARA) - Akademisi Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Athik Hidayatul Ummah memandang bioskop seharusnya menjadi ruang rekreasi yang netral dari unsur-unsur politik.

"Bioskop itu idealnya ruang rekreasi, tapi tiba-tiba ada tayangan berisi informasi politik pemerintah. Ini menimbulkan kejutan bagi penonton," ucap Athik dalam pernyataan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu, menyoroti fenomena iklan Prabowo yang tayang selama sepekan sebelum pemutaran film layar lebar.

Dia menilai strategi komunikasi publik yang disampaikan lewat bioskop justru memicu resistensi di tengah situasi politik yang masih tegang pasca unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan masyarakat seluruh Indonesia.

Menurutnya, sentimen negatif publik terhadap iklan yang menampilkan program Kabinet Merah Putih tidak lepas dari konteks sosial saat ini. Publik yang datang ke bioskop untuk mencari hiburan merasa ruang netral itu dikuasai oleh pesan politik.

Baca juga: Jumlah layar bioskop kurang buat majukan budaya lewat film

Gejolak demonstrasi yang belakangan marak membuat publik lebih sensitif terhadap gaya komunikasi politik para elite. Kehadiran iklan di layar lebar akhirnya dianggap sebagai bentuk dominasi ruang publik.

"Resistensi tak hanya muncul dari penonton bioskop. Efek viral di media sosial memperluas kritik, bahkan dari mereka yang tidak menyaksikan langsung tayangan tersebut," papar Athik.

Strategi penayangan iklan layanan masyarakat di ruang publik, termasuk bioskop merupakan hal yang lumrah. Momentum dan cara penyampaian harus sesuai agar tidak menimbulkan resistensi publik terlebih bioskop memiliki target audiens yang luas.

Athik menyampaikan bahwa efektivitas strategi komunikasi pemerintah melalui bioskop patut dievaluasi. Jika ingin menyampaikan informasi program, maka pemerintah masih memiliki banyak kanal lain seperti portal resmi dan media sosial kementerian/lembaga.

"Jumlah penonton bioskop memang tidak sebesar pengguna media sosial, tetapi efektivitas penyampaian pesan lebih tinggi karena penerimanya berada dalam suasana rileks dan fokus penuh pada tontonan,” ucapnya.

Baca juga: Bioskop diorama mini dibangun di Perpustakaan Mataram

Lebih lanjut Athik mengungkapkan strategi komunikasi publik melalui gedung bioskop bukan hal yang baru di Indonesia. Pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, iklan pemerintah juga pernah muncul di bioskop sebagai upaya meningkatkan citra kedekatan dengan masyarakat.

Namun, perbedaan kondisi sosial membuat dampak tidak sama. Jika pada masa lalu iklan lebih diterima, imbuhnya, kini publik lebih kritis dan mudah menyuarakan aspirasi melalui kanal media sosial.

"Daripada sekadar tayangan di bioskop, lebih baik pemerintah membuktikan kerja nyata langsung di lapangan dan menyampaikannya melalui kanal resmi. Itu akan lebih kuat dalam membangun kepercayaan publik," pungkas Athik.