Dompu (ANTARA) - Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pendapatan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menekan defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2026.
Hal itu disampaikannya, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dompu dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026 di ruang rapat utama DPRD Dompu, Jumat (17/10).
Ia mengungkapkan, tahun anggaran 2026 menjadi periode penuh tantangan bagi pemerintah daerah menyusul penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp199,33 miliar dibandingkan tahun 2025.
“Tahun anggaran 2026 hampir seluruh daerah mengalami pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang signifikan, termasuk Kabupaten Dompu. Ini menjadi tantangan kita bersama dalam menghadapi situasi sulit tahun depan,” kata Wabup.
Menurut politisi PPP itu, kebijakan fiskal nasional berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah. Beberapa komponen dana transfer yang mengalami penurunan antara lain Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 87,78 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) turun 11,13 persen, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik berkurang hingga 91,9 persen.
"Hanya DAK nonfisik yang mengalami peningkatan sebesar 38,82 persen, sementara Dana Desa ikut menurun sebesar 13,46 persen," bebernya.
"Kondisi ini menuntut kerja keras agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan meski dengan keterbatasan anggaran," ujarnya menambahkan.
Berdasarkan hasil pembahasan sementara KUA dan PPAS, struktur RAPBD Kabupaten Dompu Tahun 2026 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp1,077 triliun, belanja daerah Rp1,151 triliun, dengan defisit murni Rp74,1 miliar. Setelah memperhitungkan pembiayaan daerah sebesar Rp30 miliar, masih terdapat sisa defisit sekitar Rp44,1 miliar.
Baca juga: Menguji akuntabilitas dana darurat di APBD-P NTB
Menanggapi hal itu, Wabup meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD memperkuat koordinasi dengan OPD penghasil PAD untuk menggali potensi pendapatan daerah secara optimal.
“Saya minta TAPD dan Banggar DPRD melalui pembahasan klinis RKA lebih intens dan mendetail bersama OPD penghasil PAD agar defisit dapat ditekan,” tegasnya.
Selain itu, Wabup menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Dompu atas kerja sama selama proses pembahasan KUA-PPAS 2026 yang dinilainya berjalan konstruktif dan produktif.
"Sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam menjaga arah kebijakan pembangunan daerah,” kata dia.
Rapat paripurna tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Dompu, Kurnia Ramadhan, didampingi Wakil Ketua II, Ismul Rahmadhin dan dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Dompu, Sekretaris Daerah Gatot Gunawan PP, para pimpinan perangkat daerah dan pejabat eselon.
