Lombok Timur (ANTARA) - Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) Haerul Warisin mengatakan perencanaan yang matang dan transparansi anggaran menjadi kunci sukses program yang dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Jangan sampai perencanaan bagus tapi pelaksanaan tidak karuan dan anggaran tidak transparan," kata Haerul Warisin saat rapat koordinasi pencegah tindak pidana korupsi terintegrasi bersama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Lombok Timur, Senin.
Ia mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam Program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikembangkan oleh (Komisi Pemberantas Korupsi dan Mendagri.
"Lombok Timur masih berada di urutan keempat, kami optimis bahwa dengan perencanaan yang matang dan transparansi anggaran, kami dapat meningkatkan kinerja," katanya.
Baca juga: Lombok Timur tingkatkan transparansi melalui SP2D online
Ia menekankan kepada seluruh OPD agar selalu melakukan perencanaan yang matang dan transparansi, serta pentingnya perencanaan yang matang dan percepatan dokumen penganggaran KUA-PPAS untuk menghasilkan perencanaan yang efektif.
"Perencanaan program harus tetap dengan baik," katanya.
Selain itu, Bupati juga mengingatkan agar Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat diselesaikan dengan cepat dan pembayaran dapat direalisasikan segera.
"Tidak boleh ada SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) karena itu artinya kita dianggap tidak mampu belanja dan gunakan anggaran dengan seefektif mungkin," katanya.
Baca juga: Lombok Tengah dorong transparansi lewat sosialisasi Perpres 46/2025
Dalam kesempatan itu juga, Bupati mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Timur yang telah mencapai 98,5 persen dari target yang telah dinaikkan.
"Sebenarnya kami sudah 100 persen dari target awal, tapi karena target nya dinaikkan di perubahan, maka target berada di angka 98,5 persen," katanya.
Bupati menekankan, meski terjadi pengurangan anggaran tidak membuat kinerja melemah, kinerja harus dipacu terus dan ditingkatkan.
"Mari kita berpikir dan berpandangan luas untuk menggali potensi PAD dan menggunakan SDA secara efektif, karena potensi PAD Lombok Timur cukup banyak," katanya.
Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran tetap transparan dan akuntabel serta sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
"Sekecil apa pun penggunaan anggaran tetap harus transparan," katanya.
